Latest Entries »

Asas asas hak Tanggungan

1.Asas droit de preference@ Hak Tanggungan memberikan kedudukan hak yang diutamakan.

Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu dengan kreditor-kreditor lainnya ( Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1996).

Karena bisa dibebankan lebih dari satu orang, penentuan peringkat Hak Tanggungan hanya dapat ditentukan berdasarkan pada saat pendaftarannya. Dan apabila pendaftarannya dilakukan pada saat yang bersamaan, barulah peringkat Hak Tanggungan ditentukan berdasarkan pada saat pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Hal ini termuat dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1996.

2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan penjelasannya menyatakan bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan. Ini berarti bahwa, dengan dilunasinya sebagian hutang tidak berarti bahwa benda dapat dikembalikan sebagian.

3. Hak Tanggungan hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada.

Asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996. Asas ini sebelumnya juga sudah ada dalam hipotek. Menurut Pasal 1175 KUHPer, hipotek hanya dapat dibebankan pada benda-benda yang sudah ada. Hipotek atas benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari adalah batal, begitupun juga dengan hak tanggungan.

4. Hak Tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996, “Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan”.

Sehingga dapat pula disimpulkan, yang bisa dijadikan jaminan bukan hanya yang berkaitan dengan tanah saja melainkan juga benda-benda yang merupakan milik pemegang hak atas tanah tersebut.

5. Hak Tanggungan dapat dibebankan juga atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari.

Meskipun Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan tanah yang sudah ada, hak Tanggungan juga dapat dibebankan pula benda-benda yang berkaitan dengan tanah sekalipun benda-benda tersebut belum ada dan baru akan ada dikemudian hari. Contohnya: Tahun 2000 Tn. A berhutang pada Tn. B, yakni perjanjian pokok hutang piutang sebesar 200jt dan perjanjian accesoir hak tanggungan. Kemudian Tahun 2001 Tn. A membangun sebuah bangunan di tanah yang sudah dibebani Hak Tanggungan. Secara otomatis bangunan baru tersebut ikut terbebani Hak Tanggungan tanpa perlu diperjanjikan dulu.

6. Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian accesoir.

Hak Tanggungan lahir dari sebuah perjanjian yang bersifat accesoir, yang mengikuti perjanjian pokoknya yakni hutang piutang.

7. Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang akan ada.

Hak Tanggungan memperbolehkan menjaminkan hutang yang akan ada, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996.

Utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang sudah ada maupun yang belum ada tetapi sudah diperjanjikan, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan bank garansi. Jumlahnya pun dapat ditentukan secara tetap di dalam perjanjian yang bersangkutan dan dapat pula ditentukan kemudian berdasarkan cara perhitungan yang ditentukan dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan, misalnya utang bunga atas pinjaman pokok dan ongkos-ongkos lain yang jumlahnya baru dapat ditentukan kemudian. Perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan utang-piutang dapat berupa perjanjian pinjam meminjam maupun perjanjian lain, misalnya perjanjian pengelolaan harta kekayaan orang yang belum dewasa atau yang berada dibawah pengampuan, yang diikuti dengan pemberian Hak Tanggungan oleh pihak pengelola (Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996).

8. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu hutang.

Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu hutang, hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), “Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu hutang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu hutang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum”.

9. Hak Tanggungan mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek Hak Tanggungan itu berada.

Hak Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek Hak Tanggungan itu beralih kepada pihak lain. Asas ini termuat dalam Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1996 yang berisi, “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada”. Asas ini disebut juga sebagai DROIT DE SUITE.

10. Diatas Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan.

Tujuan dari Hak Tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang Hak Tanggungan untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila dimungkinkan sita, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang Hak Tanggungan.

11. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu.

Asas ini merupakan asas spesialiteit dari Hak Tanggungan, baik subyek, obyek maupun utang yang dijamin. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e,”uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan”. Maksudnya meliputi rincian mengenai sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak, batas-batas, dan luas tanahnya. Hal ini juga menghindari salah eksekusi karena tanah yang dijadikan obyek Hak Tanggungan sudah jelas disebutkan.

12. Hak Tanggungan wajib didaftarkan.

Dari ketentuan yang ada dalam Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1996 secara tegas telah dijelaskan bahwa saat pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan adalah saat lahirnya Hak Tanggungan tersebut. Sebelum pendaftaran dilakukan, maka hak tanggungan dianggap tidak pernah ada.

Selain itu hanya dengan pencatatan pendaftaran yang terbuka bagi umum memungkinkan pihak ketiga dapat mengetahui tentang adanya pembebanan Hak Tanggungan atas suatu tanah.

13. Hak Tanggungan dapat diberikan dengan disertai dengan disertai janji-janji tertentu.

Asas Hak Tanggungan ini termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996. Janji-janji yang disebutkan dalam pasal ini bersifat fakultatif (boleh dicantumkan atau tidak, baik seuruhnya maupun sebagian) dan tidak limitatif (dapat diperjanjikan lain selain yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996).

14. Hak Tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh pemegang Hak Tanggungan apabila cedera janji.

Pengaturan mengenai asas ini termuat dalam Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996, “janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum”.

Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan debitor dan pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai obyek Hak Tanggungan melebihi besar-nya utang yang dijamin. Pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk secara serta merta menjadi pemilik obyek Hak Tanggungan karena debitor cidera janji. Walaupun demikian tidaklah dilarang bagi pemegang Hak Tanggungan untuk menjadi pembeli obyek Hak Tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996.

15. Pelaksaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti.

Prioritas pertama pemegang Hak Tanggungan adalah untuk menjual obyek Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 apabila terjadi cidera janji.

Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahukui dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Dengan disebutkannya 2 dasar eksekusi diatas dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996, terpenuhi maksud Pembentukan Undang-Undang akan cara pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti.

John Q, sebenarnya sebuah judul film yang mengisahkan problematika kehidupan seorang ayah bernama John Quincy. Kesederhanaan hidupnya dengan seorang istri dan anaknya, tidak membuat keluarga ini larut dalam ketidakbahagiaan. Namun kemudian kesulitan ekonomi memaksa John Q untuk bersikap tegar menjalani kehidupan keluarganya, hari demi hari.

Perusahaan tempatnya bekerja, menurunkan status pekerjaannya dari pekerja penuh menjadi pekerja paro waktu yang tentunya dengan fasilitas lebih rendah termasuk dalam jaminan pelayanan kesehatan. Hal ini semakin memperberat kehidupan keluarganya, sampai suatu saat anaknya tercinta yang masih kecil harus dioperasi transplantasi jantung supaya mampu mempertahankan hidupnya.

Biaya operasi yang sedemikian besar untuk pengobatan anaknya itu, harus mengorbankan semua harta benda yang ada di rumahnya dan itu pun belum cukup. Pihak rumah sakit (RS) tidak bersedia melakukan operasi sebelum ada jaminan pembayaran dari John Q. Berbagai upaya telah dilakukan dan semuanya tidak mencukupi untuk membiayai pengobatan anaknya, termasuk klaim asuransi kesehatan dari perusahaan tempat John Q bekerja.

Kecintaan terhadap anaknya, rasa tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan ketidakberdayaan menghadapi prosedur rumah sakit dalam masalah biaya pengobatan, membuat John harus melakukan sesuatu yang berarti khususnya bagi anak, istri dan kelangsungan hidup keluarganya. John Q akhirnya terpaksa menyandera RS tempat anaknya dirawat dan meminta segera melakukan operasi transplantasi jantung untuk anaknya tercinta. Akhirnya anak John Q sembuh dan ia sendiri harus mendekam di penjara, akibat aksi penyanderaannya.

Kisah John Q ini merupakan eksplorasi pemikiran terhadap tidak adilnya sebuah sistem pelayanan kesehatan. Kalau saja John Q itu seorang pejabat, kaya raya dan mempunyai akses ke RS secara ekslusif, tentu tidak akan terjadi peristiwa penyanderaan RS dengan tujuan mengobati seorang pasien yang juga anaknya sendiri. Namun John Q adalah cermin mayoritas masyarakat di dunia ini dan RS itu merupakan cermin dari sistem pelayanan kesehatan, yang umumnya masih kental dalam nuansa dagang dan manajemen prosedur formal yang tidak berorientasi pada kesembuhan pasien, tetapi berorientasi pada nilai uang yang digunakan untuk biaya pengobatan. Artinya, jika uang pasien sedikit maka tingkat kesembuhannya pun kecil.

Lalu, apakah hanya John Q yang bisa melakukan perbuatan nekat berupa menyandera RS ? Jawabannya : Hampir setiap orang bisa melakukannya, paling-paling resikonya di penjara atau mati, tapi yang terpenting keluarganya selamat. Namun apakah tidak ada cara lain yang lebih baik? Apakah semua harus selalu diselesaikan seperti cara John Q? Apakah sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan selalu menjadi beban masyarakat? Jawabnya : setiap orang tentu menginginkan semuanya berjalan dengan baik. Seperti halnya John Q terus berusaha mencari uang untuk biaya pengobatan, walaupun harus menjual seluruh isi rumahnya sampai pada batas ketidakmampuannya.

Menjawab sebuah pertanyaan sangat mudah. Namun realita menunjukkan, kompleksnya permasalahan dalam suatu sistem pelayanan kesehatan terutama menyangkut biaya kesehatan. Kasus John Q ini tidak berarti menunjukkan bahwa status kesehatan seseorang sepenuhnya dipengaruhi system pelayanan dan tingginya biaya kesehatan. Hanya sebagian dari status kesehatan itu dipengaruhi sistem pelayanan kesehatan, selebihnya ditentukan oleh faktor lingkungan, keturunan dan sosial budaya.

Di Amerika Serikat, Aaron Wildawsky (1977) bahkan menyimpulkan, pelayanan kesehatan hanya mempengaruhi 10 persen dari faktor yang digunakan untuk mengukur status kesehatan. Selebihnya sebesar 90 persen berada di luar control dokter, misalnya faktor gaya hidup (merokok, minuman keras) dan faktor sosial (kebiasaan makan, minum).

Ada dua pemahaman terhadap kesimpulan ini. Pertama, peranan sistem pelayanan kesehatan yang meliputi RS, dokter, obat dan fasilitasnya dengan biaya sangat tinggi ini ternyata tidak memberikan peranan yang berarti bagi kondisi status kesehatan seseorang. Lalu, mengapa seseorang menanggung biaya sangat tinggi hanya untuk 10 persen dukungan terhadap kesehatannya? Kedua, selama ini sistem pelayanan kesehatan masih berorientasi pada aspek kuratif (pengobatan) saja. Padahal aspek preventif dan rehabilitatif juga merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam masalah kesehatan.

Idealnya dalam sistem pelayanan kesehatan, pasien tidak lagi dipersulit oleh prosedur administrasi formal untuk mendapatkan status kesehatan yang lebih baik. Pembiayaan kesehatan pada sistem pelayanan kesehatan seharusnya juga tidak dibebankan sepenuhnya kepada penderita secara langsung. Memang tidak dapat dipungkiri, biaya untuk operasional kesehatan dan pengobatan sudah sangat tinggi. Bahkan dalam suatu penelitian di Jakarta menyebutkan bahwa pada 1982 saja, uang yang beredar untuk membiayai RS, apotek, medical center, puskesmas, RS Bersalin, dokter swasta, took obat, tukang gigi dan obat tradisional, mencapai angka Rp 200 miliar.

Biaya ini akan terus mengalami peningkatan, sementara pendapatan penduduk tidak mampu mengimbanginya. Kondisi ini akan sangat memicu lahirnya ‘John Q-John Q’ yang baru, lantaran sistem pelayanan kesehatan yang terbentuk tidak memihak masyarakat tidak mampu dan bom waktu penyerbuan ribuan John Q terhadap institusi kesehatan sudah dimulai.

Ada tiga pendekatan yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang semakin tinggi. Pertama, pendekatan ekonomi yaitu agar semua pihak mempunyai kesadaran terhadap adanya biaya (cost counsciousness). Artinya, pelayanan kesehatan yang diberikan atau diterima memerlukan biaya yang mungkin mahal. Pendekatan ini melibatkan pasien, dengan jalan mereka juga ikut memikul biaya pelayanan kesehatan, meskipun perusahaan asuransi kesehatan menanggung sebagian besar besar biaya.

Pendekatan ini akan memberikan batas tertentu atas biaya atau sebaliknya, akan memberikan criteria batas biaya maksimum yang ditanggung perusahaan asuransi kesehatan. Namun metode pendekatan ini sering dikhawatirkan mempengaruhi mutu pelayanan.

Kedua, pendekatan structural, yaitu pelayanan kesehatan diberikan pihak ketiga (indirect medical care pattern). Namun kelemahannya, pengawasan yang sulit sehingga terkadang kurang efisien, boros dan kecenderungan overutilization menjadi besar. Keuntungannya, biaya investasi kecil dan dari segi manajemen tidak terlalu sulit

Ketiga, pendekatan yang menyangkut hubungan antara pasien dan dokter, sehingga perilaku dokter dan pasien dapat menumbuhkan suatu orientasi pelayanan ke arah pencegahan. Pendekatan ini menerapkan prepaid payment dan capitation basis dalam pemberian imbalan jasa dokter dan RS yang diharapkan mampu menumbuhkan mekanisme control internal yang baik serta upaya efisiensi biaya dan orientasi pencegahan.

Namun ketiga pendekatan ini masih berkutat pada masyarakat menegah ke atas untuk mengelola secara bertahap biaya kesehatan yang akan, sedang dan sudah dilakukannya. Pendekatan tersebut tidak berlaku untuk masyarakat bawah dengan kondisi keuangan yang terbatas.

Di Indonesia, untuk menanggulangi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin telah diterapkan program kartu sehat dengan biaya negara berupa dana subsidi. Program ini sebenarnya bukan solusi untuk mengatasi masalah biaya kesehatan, karena di bagian lain masyarakat miskin ini tetap menderita akibat kenaikan biaya BBM yang dicabut subsidinya. Manajemen terhadap program kartu sehat ini juga sulit dipertanggungjawabkan ketepatan objek penderitanya, karena faktor sosial budaya yang sudah melekat di sebagian masyarakat.

Kompleksitas terhadap permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatan ini, sebenarnya tidak terlepas dari komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kalau saja negara mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya serta menerapkan dengan konsisten program pengentasan kemiskinan, tentu akan berdampak lebih baik bagi sistem lain di masyarakat terutama system pelayanan kesehatan.

Kalau saja negara mau mengelola subsidi silang biaya kesehatan kalangan atas untuk masyarakat miskin, tentu tidak akan terjadi kisah John Q yang mendatangi institusi kesehatan pelayanan kesehatan untuk mendapatkan hak hidup sehat bagi anaknya. Kalau saja sistem pelayanan kesehatan selalu berorientasi pada kesembuhan pasien, tentu tidak akan terjadi pasien yang terlambat diselamatkan hanya karena masalah prosedur formal yang administrative  semata.

Perbaikan terhadap sistem pelayanan kesehatan tidak dilakukan tanpa kesadaran bahwa sistem yang ada selama ini sungguh tidak adil dan masih banyak kekurangan dalam berbagai aspek, termasuk masalah biaya kesehatan. Setiap kita bisa menjadi John Q dan setiap kita juga pasti akan merasakan akibatnya.

 

-end-

BAB 1

Pendahuluan

1.1   Pengertian

 

Muhammad Yusron Hadi, dalam sebuah Tulisannya  yang berjudul Syariat Islam dan Fitrah Manusia, mengutip Muhammad Salam Madkur mendefinisikan syariat sebagai “hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, agar mereka menjadi orang yang beriman dan beramal shaleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun akhlak.” (Al-Fiqh Al-Islami, 1/11). Definisi di atas senada dengan pengertian syariat menurut Manna’ Khalil al-Qathan, “syariat adalah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt bagi para hamba-Nya, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalat maupun tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat.” (At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam, hal 10).

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, syariat adalah “peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan berhubungan dengan alam semesta serta berhubungan dengan kehidupan.” (Al-Islam Aqidatun wa Syarii’atun, hal 12)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa makna syariat mengandung dua arti: Pertama, seluruh ajaran agama yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syariat mencakup ushul dan furu’, akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan (akidah), sebagaimana ia mencakup sisi lain seperti ibadah, muamalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama fikih, akidah dan akhlak. Kedua, sisi hukum amaliah di dalam agama, seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, ummat, negara, hukum dan hubungan luar negeri.

 

 

1.2  Latar Belakang

 

Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam adalah sebuah komunitas muslim terbesar di dunia. Ironisnya, dengan jumlah yang besar tersebut tidaklah cukup menggambarkan bagaimana umat Islam di Indonesia menjadi umat yang terhormat di bawah  naungan syariat Islam yang mulia tersebut. Singkatnya, kalau kita ingin melihat kemiskinan, kebodohan, korupsi, kriminalitas tengoklah masyarakat Indonesia. Contoh di atas adalah sebuah kondisi yang amat kontradiktif dengan apa ajaran yang dianut oleh  muslim, idealnya, Indonesia sebagai negeri muslim adalah negeri yang dalam alqur’an dinyatakan sebagai baldatun warobbbun ghofur karena Islam sebagai agama yang syumul wa mutakamil adalah seperangkat ajaran yang jika diamalkan dengan baik oleh umatnya akan menghantarkan manusia ke arah kejayaan di dunia dan juga di akhirat.

Hal ini bukanlah isapan jempol, sejarah telah  mencatatnya dengan tinta emas, hal ini juga telah diakui ilmuan  barat bahwa umat Islam di bawah naungan syariat pernah memimpin peradaban baik peradaban ilmu,ekonomi,budaya,social dan pertahanan keamanan. Kenapa hal ini  bias terjadi? Karena syariat Islam diturunkan Allah Swt sebagai pembawa misi rahmatan lil’alamin. Secara umum, memiliki maksud dan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan dalam kehidupan ummat manusia. Selanjutnya, konsep ini dikenal dengan maqashid syariah. ada lima kebutuhan kehidupan primer manusia yang mesti ada (ad-dharuriyyat al-khams). yang dilindungi oleh syariat yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Pelanggaran terhadap salah satu daripadanya dianggap sebagai suatu kriminal (jarimah). Apabila diterapkan dan ditegakkan secara benar maka aka berdapak positif terhadap kualitas kehidupan manusia. Makalalah ini akan membahas sejarah, tantangan dan penerapan Syariat Islam di Indonesia.

 

 

1.3  Pokok Masalah

 

  • Sebutkan dalil yang mewajibkan penegakan syariat ?
  • Seperti apakah penegakan syariat islam di Indonesia dari masa ke masa ?
  • Hal apa saja yang menjadi tantangan penerapan syariat islam di Indonesia ?
  • Bagaimana peluang penerapan syariat islam di Indonesia ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2

PEMBAHASAN

 

  • Dalil Kewajiban Menegakkan Syariat

 

Seiring dengan definisi di atas perlu disampaikan dalam makalah ini dalil yang memerintahkan kita berpegang teguh (menegakkan) syariat Islam hukum yang mengatur kehidupan kita di dunia agar tujuan dari syariat seperti mana di atas dapat kita rasakan bersama manfaatnya.

Allah telah mewajibkan berhukum dengan syariat-Nya dan mewajibkan hal ini kepada hamba-hamba-Nya serta menjadikannya sebagai tujuan diturunkannya Al Qur’an. Allah berfirman:

وَأَنزَلَ   مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ

“Dan Allah menurunkan kitab suci bersama para rasul dengan haq agar mereka memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara manusia.”  [QS. Al-Baqarah (2): 213]. Allah menerangkan bahwa hak khusus Allah semata untuk membuat hukum, dengan firman-Nya:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

”Sesungguhnya (hak menetapkan) hukum itu hanya hak Allah. Allah menetapkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik pemberi keputusan.” [QS. Al-An’am (6): 57]. Dalam ayat yang lain Allah befirman“Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim (pemberi keputusan) dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusanmu dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’ (4): 65)

Mengenai ayat di atas Imam Ibnu Katsir berkata mengenai ayat ini: “Allah Ta’ala bersumpah dengan Dzat-Nya Yang Maha Mulia dan Maha Suci bahwasanya seseorang tidak beriman sampai ia menjadikan Rasul sebagai hakim dalam seluruh urusan. Apa yang diputuskan Rasul itulah yang haq yang wajib dikuti secara lahir dan batin.” (Tafsir Ibnu Katsir, 3/211) Imam Ibnu Qayim Al-Jauziyah berkata mengenai ayat ini: “Allah SWT bersumpah dengan Dzat-Nya Yang Maha Suci, dengan sebuah sumpah yang dikuatkan oleh penafian (peniadaan) sebelum sumpah (Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman …) atas tiadanya iman bagi makhluk sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim (pemberi keputusan) dalam segala persoalan yang diperselisihkan di antara mereka, baik masalah pokok maupun cabang, baik masalah hukum-hukum syar’i maupun hukum-hukum ma’ad (di akhirat). Allah SWT tidak menetapkan adanya iman para hamba-Nya meskipun mereka telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, sehingga hati mereka merasa sempit, maksudnya hati mereka tidak merasa sesak (berat). Hati mereka harus merasa lapang selapang-lapangnya terhadap keputusan Rasulullah SAW dan menerimanya dengan sepenuh hati. Meski semua hal itu telah mereka kerjakan, namun Allah masih belum menetapkan adanya keimanan pada diri mereka sampai mereka menerima keputusan beliau dengan ridho dan taslim (penyerahan diri) tanpa adanya sikap menentang dan berpaling.” (At-Tibyan fi Aqsami Al-Qur’an, hal. 270)

Berhukum dengan hukum Allah  juga merupakan realisasi pengakuan rela Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasulnya. Karena itu imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, “Adapun ridha dengan nabi-Nya sebagai Rasul mencakup sikap tunduk sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan diri secara mutlak kepada Rasululllah SAW, sehingga ia tidak menerima petunjuk kecuali yang bersumber ajaran Rasulullah SAW, tidak berhukum (meminta putusan perkara) kecuali kepada beliau SAW, tidak menjadikan selain beliau sebagai hakim (pemberi keputusan atas  segala persoalan), tidak ridha dengan hukum selain hukum beliau, baik dalam masalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah maupun perbuatan-perbuatan Allah; tidak dalam masalah cita rasa hakekat-hakekat iman maupun tingkatan-tingkatannya; tiidak dalam masalah hukum-hukum lahir maupun hukum-hukum batin. Ia tidak ridha dalam semua masalah ini dengan hukum selain hukum beliau dan ia hanya ridha dengan hukum beliau.” (Madariju As-Salikin, 2/172-173)

Bahkan berhukum dengan hukum Allah merupakan makna syahadat ‘Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan (rasul) Allah SWT’ itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh syaikh Muhammad bin Abdul Wahab: Makna syahadat ‘Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan (rasul) Allah SWT’ adalah mentaati perintah beliau SAW, membenarkan berita wahyu yang beliau sampaikan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan.”(Majmu’atu Muallafat al-syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 1/190 dan lihat pula Taisiru Al-Aziz Al-Hamid Syarh Kitab At-Tauhid, hal. 554-555)

Oleh karena ini pula syaikh Muhammad bin Ibrahim menegaskan bahwa memberlakukan syariah Allah SWT sebagai satu-satunya undang-undang adalah makna dari syahadat ‘aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah’. Beliau berkata, “Menjadikan Rasul sebagai satu-satunya hakim (pemutus perkara) tanpa selain beliau adalah ‘saudara kandung’ dari beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Karena kandungan dua kalimat syahadat adalah hendaklah Allah semata yang diibadahi tanpa sekutu dan hendaklah Rasulullah semata yang diikuti dan hukum beliau saja yang dibelakukan. Tidaklah pedang-pedang jihad dihunus kecuali karena hal ini dan untuk menegakkan hal ini, baik dengan melaksanakan perintah beliau SAW, meninggalkan larangan beliau SAW, maupun  menjadikan beliau sebagai hakim (pemberi keputusan) saat terjadi perselisihan.” (Risalah Tahkimul Qawanin, dalam kompilasi Fatawa syaikh Muhammad bin Ibrahim, 12/251)

 

 

  • Sejarah Penerapan Syariat Islam di Indonesia

 

Sebelum Indonesia merdeka syari’at Islam ini sudah ada dan sudah populer, dalam pembahasan ini tidak ada salahnya kalau kita tahu tentang sedikit latar belakang munculnya syari’at Islam di Indonesia, membahas formalisasi syari’at Islam perlu kiranya cuplikan latar belakang munculnya

kata-kata Syari’at Islam di Indonesia, yaitu adanya suatu keyakinan bahwa “Islam adalah diatas dari segala-galanya”, termasuk adalah Islam merupakan solusi dari segala permasalahan yang muncul di permukaan.

Hukum Islam pada Masa Pra Penjajahan

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumateralah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara.

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.

Kesultanan-kesultanan tersebut –sebagaimana tercatat dalam sejarah- itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.

Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Cikal bakal penjajahan Belanda diawali oleh datangnya kafilah dagang Belanda yang kita kenal dengan VOC yang  selain mengurusi dagang juga berfungsi mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan karenanya hukum mereka pun membwa hukum Belanda. Untuk menerapkan hokum tersebut ternyata sulit karena penduduk pribumi menolak hukum asing. Dan dalam kaitannya dengan hukum Islam, Ramly Hutabarat dalam bukunya Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia mencatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

  1. Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
  2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.
  3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang,  misalnya: Kitab Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.

Ramly menimpulkan ada upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda yang  secara kronologis dapat lihat sebagai berikut:

  1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
  2. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.
  3. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).
  4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling  (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.

Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945)

Pada fase kemerdekaan perjuangan penerapan syariat Islam sudah mengarah pada perjuangan   npolitik dimana, saat itu Jepang setelah kalah perang mengambil peran untuk lebih memberikan peran dan dukungan  tokoh nasionalis untuk menentukan arah ke depan Indonesia. Ini  bias dilihat dari beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam (lihat: Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal. 84). Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar aggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golonga dalam masyarakat Indonesia”.

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam.

Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari taggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima –satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu- menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary –bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.

Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa Ashary mengatakan,
Kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu ‘permainan sulap’ yang masih diliputi kabut rahasia…suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam, Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi (1945-1950) ada beberapa hal penting yang perlu kami catat:

  1. Jepang kalah dari sekutu dan Beland menguasai kembali berapa wiayah RI dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Berlaku Konstitusi RIS yang batangtubuhnya sangat dipengaruhi paham liberal.
  2. RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut.
  3. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950.
  4. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. “Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950.
  5. Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap.

Fase setelah Pemilihan Umum 1955. Presiden Soekarno melantik Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan –menurut Anwar Harjono- lebih dari sekedar sebuah “dokumen historis”.Namun bagaimana dalam tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-faktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan. Setelah ini sampai Soekarno turun adalah pemberontakan beberapa kali yang bernuanskan perjuangan islam oleh DI/TII Kartosuwiryo.

Kita perlu mencatat apa yang menjadi argumentasi Natsir sebagai aktor utama pada masa ini dalam memperjuangkan Indonesia harus berdasar Islam, menurut Natsir, Islam sebagai anutan mayoritas rakyat Indonesia cukup punya akar dalam masyarakat selain itu ajaran Islam punya sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan masyarakat dan negara dan dapat menjaga keragaman hidup antara berbagai golongan dalam suatu negara dengan penuh toleransi. Negara adalah alat bagi Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi keselamatan dan kesentosaan umat.

Hukum Islam di Era Soeharto

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini mensakralisasi Pancasila sebagai dasar Negara. Lalu bagaimana dengan hukum Islam? Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukunagn kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya –menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.  Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.

Hukum Islam di Era Reformasi

Soeharto akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.

 

  • Tantangan

 

Penerapan Syariat Islam di Indonesia menghadapi tantangan (challenge) yang cukup serius. Masalahnya, Indonesia ditakdirkan lahir sebagai bangsa yang heterogen (warna-warni) bukan homogen (satu warna) dan itu direpresentasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai basic Negara dan konstitusi. Akibatnya, seluruh warga negara Indonesia berkedudukan dan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama dari Negara tanpa memandang back ground/ latar belakang agama yang dianutnya.

Persoalan yang cukup serius di sini adalah masih banyaknya masyarakat, tokoh bangsa dan kaum intelektual yang memiliki kekhawatiran yang amat tinggi atas penerapan syariat  Islam. Mereka khawatir penerepannya akan melibas-menafikan keserbanekaan yang ada di negeri ini. Kondisi inilah  yang menjelaskan mengapa pendekatan politik-legal penerapan Syariat Is lam di Indonesia selalu mendapat tantangan, bukan hanya dari kalangan non-muslim, bahkan dari kalangan tokoh-tokoh Islam sendiri. Taruhannya sangat serius yaitu eksisnya Indonesia sebagai bangsa kokoh bersatu. Maka, banyak tokoh-tokoh Islam atau organisasi Islam yang mengambil jalan panjang dengan transformasi sosial. Artinya, masyarakat –lewat lembaga-lembaga dan nilai-nilai social- terus dikondisikan untuk semakin Islami. Akhirnya kelompok ini memiliki idealism untuk mencegah pendekatan politik-kenegaraan dalam penerapan syariat Islam, karena menurut mereka rakyat Indonesia akan menjalankan syariat Islam dengan sendirinya.

 

  • Peluang

 

Lahirnya beberapa Undang-Undang yang bernuansa Islam, atau mengakomodasi kepentingan umat Islam seperti undang-undang zakat, haji, perbankan syariah, antipornografi dan lain-lain. Juga perda-perda di banyak daerah yang bernuansa syariah adalah seperti perda miras dan larangan prostitusi. Lebih hebatnya pemberian hak-hak khusus kepada provinsi aceh untuk menerapkan syariat Islam disana melalui undang-undang qonun, sesungguhnya memberikan angin sejuk untuk umat Islam memperjuangkan penerapan syariat Islam di negeri ini.

Upaya Positifisasi syari’at Islam (penerapan syariah menjadi hukum public) yang berhubungan dengan pidana Islam (jinayah/uqubat) sampai saat ini masih dalam bentuk wacana atau masih menjadi hukum yang dicita-citakan. Pemikiran ke arah itu banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, seperti para Ulama’, praktisi dan ahli hukum, cendekiawan muslim, dan masyarakat lain yang concern terhadap hukum pidana Islam. Menteri Kehakiman dan HAM (Kabinet Gotong Royong) Yusril Ihza Mahendra pernah mengusulkan masalah kodifikasi hukum pidana Islam ke dalam atau menjadi hukum nasional, haal ini banyak menuai perdebatan. Namun demikian, hal ini sebenarnya adalah sebuah peluang besar bagi umat Islam untuk terus mewacanakan dan meneruskan kajian kea rah kodifikasi hukum pidana Islaem. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencairkan pandangan umat yang selama ini masih beranggapan bahwa hokum islam adalah suatu yang normative saja.

 

 

 

 

BAB 3

Penutup

Kesimpulan

 

  • Allah telah mewajibkan berhukum dengan syariat-Nya dan mewajibkan hal ini kepada hamba-hamba-Nya serta menjadikannya sebagai tujuan diturunkannya Al Qur’an.
  • Di Indonesia penerapan syariat islam berbeda beda dari masa ke masa pemerintahan yang berkuasa.
  • Penerapan Syariat Islam di Indonesia menghadapi tantangan (challenge) yang cukup serius. Masalahnya, Indonesia ditakdirkan lahir sebagai bangsa yang heterogen (warna-warni) bukan homogen (satu warna).
  • Di Indonesia penerapan syariat islam secara menyeluruh memiliki peluang yang cukup besar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam.

 

Saran

 

  • Dibutuhkan satu undang-undang yang bernuansa islam untuk mengakomodasi kepentingan umat islam.
  • Perjuangan penerapan syariat Islam adalah sebuah jalan yang panjang yang harus dilakukan oleh seluruh elemen umat
  • Edukasi dan dakwah, tekanan politik, penyebarluasan wacana dan juga perumusan lebih jauh hukum islam dalam bentuk hukum positif haruslah terus dilaksanakan.
  • InsyaAllah prospek penerapan syariat Islam adalah sebuah keniscayaan yang tinggal menunggu waktu saja hal itu akan diterapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar

Pustaka

 

Arskal Salim. Penerapan Syariat Bukan Negara Islam. 24/03/2002

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. Asas-asas Hukum Islam, Sinar Grafika: Jakarta, 1997

Praja, Suhaya S. 1995. Filsafat Hukum Islam, Bandung : UNINUS

Ghani, Abdul1997, “Hukum Islam Dalam Sistem Masyarakat Indonesia” dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 30 Tahun VIII /

Ichtijah . 1994. Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Rosdakarya,

Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan amandemen dari sila pertama Pancasila“Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pasal 29 ayat 2 tentang Kebebasan Memeluk Agama.

 

SURAT KUASA JUAL

 

 

 

Pada hari ini, Jum’at, tanggal lima belas bulan tiga tahun dua ribu tiga belas (15-03-2013), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini :

 

Nama              : Zulfadly Hasibuan

Alamat                        : Jl. Cempaka Timur RT 02 RW 14, Kel. Pertiwi, Kec. Marga Asih, Bandung

Pekerjaan        : PNS

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

 

Dengan menerangkan bahwa karena kesibukan yang tidak dapat dihindari, maka dengan ini saya memberi kuasa penuh kepada :

 

Nama              : Anton Razak Pasaribu

Alamat                        : Jl. Permata RT 07 RW 10, Kel. Gabus, Kec. Cipta Pratiwi, Bandung

Pekerjaan        : Wiraswasta

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

 

KHUSUS

  1. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menjual sebuah toko yang terletak di Jalan Sawit NO. 19 Antapani, Bandung sesuai sertifikat terlampir,
  2. Menerima segala dokumen yang berharga seperti, kuitansi dan pembayaran untuk jual beli toko tersebut dan bukti atas kepemilikan atas toko tersebut,
  3. Bertanggung jawab atas segala fasilitas yang ada di dalam toko tersebut,
  4. Membela kepentingan Pemberi Kuasa.

 

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

Hormat kami,

 

 

Pemberi Kuasa,                                                                                           Penerima Kuasa,

 

 

 

Zulfadly Hasibuan                                                                                    Anton Razak Pasaribu

SURAT KETERAGAN JUAL BELI

Pada hari ini ………….. Tanggal …………………………… (    ) Bulan …………….. (        ) Tahun …………………………………………………….. (                           ), Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah               :

 

  1. Nama                    :

No. KTP                                :

Pekerjaan           :

Umur                    :

Alamat                  :

 

Adalah sebagai pihak Pertama(I)/ penjual.

 

  1. Nama                    :

No. KTP                                :

Pekerjaan           :

Umur                    :

Alamat                  :

 

Adalah sebagai pikak Kedua (II)/ pembeli.

Selanjutnya telah sepakat melakukan perikatan jual beli atas sebidang Tanah dan Rumah seluas  70 M2 di daerah ……………………………………………………………………………………………………………………. SPPT No. ……………………….. dan Girik/Ketitir C No. ……. di Kp. Cipanjak Kec. Parongpong Kab. Bnadung barat dengan ketentuan Sbb        :

 

  1. Bahwa pihak pertama (I)/ penjual. Sepakat untuk menjual rumah dan tanah tersebut di Atas senilai Rp 125.000.000 ,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak kedua (II) sebagai pembeli rumah tersebut.
  2. Bahwa pihak kedua (II) telah memberi panjar (Uang muka) sebagai pembayaran pertama atas pembelian rumah tersebut, sejumlah Rp 35.000.000 ,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada pihak pertama (I)/ penjual dengan Kwitansi terlampir.
  3. Bahwa sisa pembayaran atas jual beli rumah tersebut di Atas akan diselesaikan paling lambat bulan februari 2013 sejumlah Rp 90.000.000 ,- (Sembilan puluh juta rupiah) atas kesepakatan bersama pihak pertama (I)/ penjual dan pihak kedua (II)/ pembeli rumah tersebut.
  4. Bahwa semula surat girik atau ketitir dan SPPT atas rumah tersebut adalah Tanggung Jawab pihak pertama (I) dan surat akta jual beli dari notaris atau PPAT adalah tanggung jawab pihak pertama (I) dan dapat dibantu oleh pihak kedua (II) atas penjualan rumah tersebut.

 

Demkian surat keterangan jual beli ini, dibuat dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan dari pihak manapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani bermaterai cukup Rp 6.000 ,- (Enam ribu rupiah).

 

Dibuat di                      : Cipanjak

Oleh                              : kedua belah pihak

 

Pihak I (penjual)                                                                                                         Pihak II (pembeli)

 

 

 

 

(                                                              )                                                                     (                                                             )

 

 

SAKSI-SAKSI

1.

2.

3.

4.

5.

Bandung, 15 Maret 2013

 

Surat gugatan

Kepada :

Yang terhormat Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Bandung

di_

Bandung

 

Dengan Hormat,

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Zulfadly Hasibuan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kamboja No.319 Lembang, Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2013, terlampir, bertindak untuk dan atas nama :

Rinto Panggabean, bertempat tinggal di Jalan Cempaka putih No.24 Lembang, Bandung, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas. Hendak menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

 

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:

Wisnu pratama bin Walid, bertempat tinggal di Jl. Genangan Sepuh No.12 Kota Bandung, selanjutnya akan disebut TERGUGAT.

 

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli mobil dengan penggugat, dengan merk Toyota Harrier dengan nomor polisi D 703 LU seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), seperti terbukti dari perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 28 Februari 2013 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);

 

Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Penggugat juga telah membayar Uang Panjer (Down Payment) sebagai tanda jadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) seperti terbukti dalam kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 28 Februari 2013 (vide bukti P-2, foto copy terlampir);

 

Dalam perjanjian tersebut diatas juga disepakati bahwa pelunasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatangani perjanjian yaitu jatuh pada tanggal 07 Maret 2013.

 

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2013, Penggugat berniat untuk melunasi harga yang telah disepakati tersebut, namun ketika Penggugat datang ke showroom milik penggugat oleh Customer Service yang pada saat itu bertugas pada Showroom milik Tergugat (Pak Mizan), mobil yang dimaksud dinyatakan telah terjual.

 

Ternyata pada tanggal 07 Maret 2013 Tergugat telah tidak menepati janjinya dengan melakukan transaksi penjualan terhadap mobil sebagaimana dimaksud dengan Sdr. Ridwan bin Titan seharga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana terbukti dalam kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 06 Maret 2013 (vide bukti P-3, foto copy terlampir);

 

Bahwa penggugat juga telah menyampaikan teguran secara lisan kepada tergugat, dan meminta pengembalian uang panjer (Down Payment) namun tergugat tidak mengindahkannya dan kemudian menawarkan untuk mengganti dengan kendaraan lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh Penggugat;

 

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji (WANPRESTASI) tersebut, sudah jelas sekali tergugat telah menghina, membohongi, tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat;

 

Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar penggugat meminta pengembalian uang panjer (down payment) secara utuh ditambah dengan tambahan kerugian imateriil sebesar 200% (dua ratus persen) dari uang panjer (Down Payment) yang telah disetorkan sebagai ganti rugi kepada tergugat.

 

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

 

PRIMAIR :

1. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang panjer (Down Payment) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus;

2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

SUBSIDIAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Hormat kuasa penggugat,

 

 

 

 

 

 

Zulfadly Hasibuan, S.H.

 

  1. a.  Sebutkan pengertian Hukum Adat menurut para sarjana ?
    1. Soepomo, berpendapat bahwa yang dimaksud hukum adat adalah: “Hukum yang tidak tertulis, berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif, yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (Judge made law) dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.
    2. Menurut Van Vollenhoven: “Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang di satu pihak mempunyai sangsi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat)
    3. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

b.  Siapa yang pertama kali mempergunakan istilah “Adat Recht” ?

  • Dikenalkan pertama kali oleh Prof.Dr.Christiaan Snouck Hurgronje yang Dikembangkan lebih lanjut oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollenhoven dan Mr.B.Ter Haar Bzn

c.  Mengapa baru tahun 1929 istilah Adat Recht baru dipergunakan ?

  • Adanya perubahan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929 pada pasal 134 I.S ( Indische Staatsregeling) dimana redaksi ayat-ayat dari pasal 134 itu menyebut kata “hukum adat” (adattrecht) yang sebelumnya menyatakan Hukum Adat ialah ‘Undang-undang Agama, lembaga kebudayaan bangsa dan kebiasaan”

 

  1. a.  Jelaskan pentingnya mengenal dan mempelajari Hukum Adat di Indonesia ?
  • Hukum adat  masih digunakan dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam perkara waris.
  • Secara faktual, masih banyak terdapat eksistensi kehidupan masyarakat adat di pelosok pedalaman nusantara
  • Hukum adat sebagai hukum asli bangsa merupakan sumber serta bahan potensial untuk pembentukan hukum positif Indonesia dan  pembangunan tata hukum Indonesia

b.  Jelaskan dasar berlakunya Hukum Adat ?

  • Aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
  • Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :
  1. Hukum Eropa
  2. Hukum Eropa yang telah diubah
  3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
  4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.

 

  1. a.  Sebutkan unsur-unsur Hukum Adat ?
  2. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
  3. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
  4. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral
  5. Adanya keputusan kepala adat
  6. Adanya sanksi/ akibat hukum
  7. Tidak tertulis
  8. Ditaati dalam masyarakat

b.  Sebutkan sumber pengenal dan sumber Hukum Adat ?

Sumber-sumber hukum adat adalah :

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat

2. Kebudayaan tradisionil rakyat

3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli

4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Sumber-Sumber pengenal adalah :

5. Pepatah adat

6. Yurisprudensi adat

7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.

8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.

9. Doktrin tentang hukum adat

10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku

dalam masyarakat.

c.  Sebutkan 3 macam sejarah Hukum Adat ?

  1. Perintis Penemu Hukum Adat
  2. Penemu Hukum Adat
  3. Sejarah Politik Hukum Adat

 

 

 

  1.  a.  Bagaimana pendapat sarjana tentang Hukum Adat dan kebiasaan ?
  • Menurut Ilhami Bisri, S.H., M.Pd.Hukum adat adalah System aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.
  • Menurut yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum.Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dari pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain, Hukum Adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.

b.  Sebutkan asas universal Hukum Adat ?

  1. Azas Gotong royong;
  2. Azas fungsi sosial hak miliknya;
  3. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;
  4. Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan

c.  Di Minangkabau dikenal 4 macam istilah Hukum Adat, yaitu Adat nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Teradat dan Adat Istiadat. Adat nan Sabana Adat dan Adat Nan Diadatkan tidak boleh dirubah.

Nagari-nagari dalam Laras Koto Piliang dan Laras Bodi Chaniago mengatur pemerintahan persekutuan hukum adatnya dengan System “orang empat jenis (urang nan ampek jinih) ” yaitu

  • Penghulu, merupakan pemimpin yang tertinggi dalam sebuah suku, kepemimpinannya kompleks di samping bersifat privat yakni memimpin anak dan kemenakannya juga memimpin kaumnya, juga memimpin sukunya dalam berhubungan dengan suku-suku lain dalam nagari.
  • Malim (ulama) Malin salah seorang pembantu penghulu dalam bidang agama.
  • Manti Kedudukannya berada pada pintu susah. Ia banyak disusahkan menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh. Dalam alek ia yang mempalegakan kato untuk mencari kata mufakat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan adat
  • Dubalang yang merupakan seorang pembantu penghulu dalam bidang ketahanan dan keamanan.

 

  1. a.   Jelaskan teori Van Den Berg dan Ter Haar tentang Hukum Adat ?
  2. Menurut teori yang dikemukakan van Den Berg (Theorie Receptie in Complexu) yaitu : Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.
  3. Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya Beslissingenleer (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.

b.  Bagaimana tanggapan para pakar Hukum Adat terhadap teori tersebut ?

  1. Tanggapan terhadap Theorie Receptie in Complexu oleh Snouck Hurgronje : Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

c.   Apa yang dimaksud dengan teori Receptie, teori Receptie A Contrario ?

  • Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Jadi yang berlaku bagi kelompok atau umat Islam adalah hukum adat.
  • Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

 

  1. a.   Apa yang diketahui tentang Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan ?
  • Hukum adat selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang tercermin dalam kebiasaan mereka. Dan adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah
  • Hukum Adat merupakan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat (living law). Oleh karena itu pengertian dan isi hukum adat akan senantiasa mengalami perubahan.
  • Hukum Adat tidak hanya mengatur kehidupan lahiriah / dunia saja tetapi juga kehidupan batiniah / ghaib bahkan berusaha agar senantiasa tercipta keseimbangan antara keduanya

b. Terangkan perbedaan antara sistem Hukum Adat dan Hukum Barat ?

Sistem Hukum adat dan hukum barat secara fundamental berbeda antara lain;

  • Hukum barat mengenal zakelijke rechten yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang dan persoonlijkerechten yaitu hak seseorang, untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya. Jadi dalam hukum barat hak atas suatu benda bersifat mutlak dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Hal ini tidak dikenal dalam hukum adat.
  • Hukum barat mengenal perbedaan publiekrecht dan privaatreeht sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal hukum publik dan hukum privat. Jikapun ada maka batasnya berlainan.
  • Pelanggaran hukum barat dibedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana dan pelanggaran perdata yang diperiksa oleh hakim perdata. Hukum adat tidak mengenal demikian, tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan kembali dan hakim (ketua adat) memutuskan upaya/ reaksi adat untuk mengembalikan keadaan.

c. Sebutkan corak Hukum Adat yang harus dipandang sebagai satu kesatuan ?

  • Hukum Adat mempunyai corak yang tradisional, religio magis (keagamaan), kebersamaan,. konkit dan visual, terbuka dan sederhana, fleksibel, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat.

 

  1. a.  Apa pendapat Ter Haar tentang persekutuan Hukum Adat ?
  • Persekutuan hukum itu dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang bersifat tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai harta kekayaan sendiri baik yang berujud maupun yang tidak  berujud

b. Sebutkan pendapat lain tentang persekutuan Hukum Adat tersebut ?

  • Van Vollenhoven mengartikan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai : Tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus, dan harta kekayaan
  • Djaren Saragih mengatakan : Persekutuan hukum adalah : Sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup diatas wilayah tertentu.

c. Sebutkan dan uraikan tentang persekutuan Hukum Adat di Indonesia ?

Terbentuknya Persekutuan Hukum ada tiga asas atau macam, yaitu :

  • Persekutuan Hukum Geneologis. Yaitu yang berlandaskan kepada pertalian darah, keturunan. Persekutuan Hukum Geneologis dibagi tiga macam :
    • Pertalian darah menurut garis Bapak (Patrilineal) seperti Batak, Nias, Sumba.
    • Pertalian darah menurut garis Ibu (Matrilineal) seperti Minangkabau.
    • Pertalian darah menurut garis Bapak dan Ibu (Unilateral) seperti di Pulau Jawa, Aceh, Dayak.
    • Persekutuan Hukum Territorial Yaitu berdasarkan pada daerah tertentu atau wilayah. Ada tiga macam persekutuan territorial yaitu :
      • Persekutuan Desa Yaitu orang-orang yang terikat dalam satu desa
      • Persekutuan Daerah di mana di dalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan sendiri.
      • Perserikatan Yaitu apabila beberapa persekutuan hukum yang berdekatan mengadakan kesepakatan untuk memelihara kepentingan bersama, seperti saluran air, pengairan, membentuk pengurus bersama. Misalnya : Perserikatan huta-huta di Batak.
      • Persekutuan Hukum Geneologis dan Territorial Yaitu gabungan antara persekutuan genealogis dan territorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru, Minangkabau dan Renjang. Setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan.

 

  1. Jelaskan perbedaan Hukum Antar Tata Hukum berdasarkan jenisnya dan unsur-unsurnya?

HATAH dibagi 2 yaitu  :

  1. HATAH Intern: keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda, baik lingkungan kuasa waktu, ruang, pribadi maupun persoalan

Menurut kelsen, bahwa setiap HATAH ini bekerja sesuai norma hukum yang mempunyai 4 lingkungan kekuasaan yaitu  :

  1. Lingkungan kekuasaan waktu (the sphere of time/ temporal sphere)—Hukum Antara Waktu (HAW) adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa, waktu, dan persoalan.
  2. Lingkungan kekuasaan ruang/tempat (territorial sphere) — Hukum Antara Tempat (HAT) adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa, ruang, dan persoalan.
  3. Lingkungan kekuasaan pribadi (personal sphere) — Hukum Antar Golongan (HAG) adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa, pribadi, dan persoalan. Hukum Antar Agama (HAA) termasuk dalam HAG
  4. Lingkungan kekuasaan persoalan (material sphere)
  5. HATAH Ekstern: keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjuk hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara pada satu waktu yang menunjukkan titik-titik pertalian dari dua negara atau lebih (Hukum Perdata Internasional). Pada HPI ini lebih ditentukan pada perbedaan sistem hukum suatu Negara dengan Negara lain (unsur2 asing di dalamnya) Di antara problem2 Hukum perdata International (HPI) hampir sama dengan HATAH antar tempat. HPI ini muncul bila ada konflik antar 2 hukum/lebih yang berlainan dari masing2 negara/berbeda tetapi berlawanan dengan hukum pidana tidak bisa dikatakan HPI. Dalam HPI terdapat 2 prinsip yang dipakai yaitu  : Kewarganegaraan dan domisili

 

  1. Jelaskan Teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia?

Dalam perkembangannya teori-teori tentang berlakunya hukum lslam di Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Ajaran Islam tentang Penaatan Hukum Teori ini dikemukakan oleh HAR Gibb, yang mengatakan bahwa orang Islam kalau telah menerima lslam sebagai agamanya maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya.
  2. Teori Penerimaan Otoritas Hukum Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1921) yang mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum  lslam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan
  3. Theorie Receptie in Complexu hukum Islam merupakan hukum yang berlaku di masyarakat dan kemudian menjadi politik hukum bagi pemerintahan Belanda.
  4. Theorie Receptie, Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum Adat, hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.
    1. Pencetus : Prof. Christian Snouck Hurgronye dan kemudian dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar.
    2. Teori Receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat.
    3. Teori Receptie berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia
    4. Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD ’45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

Teori Receptie bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Secara tegas UUD ’45 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2).

  1. Theorie Receptio a Contrario Teori ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teori exit-nya Hazairin. merupakan  lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.
    1. Teori Receptie A Contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
    2. Pencetus Sayuti Thalib, S.H. berdasarkan penelitiannya yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Receptio A Contrario.
    3. Teori Eksistensi Teori ini dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum lslam dalam Hukum Nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum lslam dan hukum nasional.

 

  1. Apa yang saudara ketahui tentang Hukum Positif dan Hukum Internasional?
    1. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya; Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.
    2. Hukum Internasional adalah merupakan Hukum yang mengatur Hubungan hukum antara Negara dan Negara, Negara dan Subjek hukum lain Bukan Negara, atau Subjek Hukum bukan Negara satu sama lain. Hukum Internasional juga berarti keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kedudukan hukum dan hubungan hukum dalam pergaulan internasional yang mempunyai akibat hukum, yaitu hukum yang berlaku bersama bagi berbagai negara dan hukum suatu negara yang lingkup lakunya melampaui batas lingkungan nasionalnya.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1           Pengertian

 

Pelayanan terhadap bayi tabung dalam dunia kedokteran sering dikenal dengan istilah fertilisasi-in-vintro yang merupakan pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung petri yang dilakukan oleh petugas medis. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur (ovum) di luar tubuh wanita. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Awal berkembangnya teknik ini bermula dari ditemukannyateknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur -321 derajat fahrenheit. Pada mulanya program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopi istrinya mengalami kerusakan permanen. Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana kemudian program ini diterapkan pada yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

 

1.2           Latar Belakang

 

Sekarang ini sudah muncul berbagai kecanggihan yang dapat di gunakan untuk mengatasi kendala-kendala kehidupan..Salah satunya adalah kesulitan mempunyai anak dengan berbagai faktor.Tetapi terkadang kecanggihan teknologi mempengaruhi etika-etika terhadap islam. Kemungkinan kehamilan dipengaruhi oleh usia anda dan kadar FSH basal. Secara umum, makin muda usia makin baik hasilnya. Kemungkinan terjadinya kehamilan juga tergantung pada jumlah embrio yang dipindahkan. Walaupun makin banyak jumlah embrio yang dipindahkan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan, tapi kemungkinan terjadinya kehamilan multipel dengan masalah yang berhubungan dengan kelahiran prematur juga lebih besar. Pengertian mandul bagi wanita ialah tidak mampu hamil karena indung telur mengalami kerusakan sehingga tidak mampu memproduksi sel telur. Sementara, arti mandul bagi pria ialah tidak mampu menghasilkan kehamilan karena buah pelir tidak dapat memproduksi sel spermatozoa sama sekali.

Baik pria maupun wanita yang mandul tetap mempunyai fungsi seksual yang normal. Tetapi sebagian orang yang mengetahui dirinya mandul kemudian mengalami gangguan fungsi seksual sebagai akibat hambatan psikis karena menyadari kekurangan yang dialaminya.
Tetapi istilah mandul seringkali digunakan untuk menyebut pasangan suami istri yang belum mempunyai anak walaupun telah lama menikah. Padahal pasangan suami istri yang belum mempunyai anak setelah lama menikah tidak selalu mengalami kemandulan. Yang lebih banyak terjadi adalah pasangan yang infertil atau pasangan yang tidak subur.Tulisan tentang bayi tabung ini dimaksudkan agr masyarakat terutama dari kalangan agama memberikan tanggapan dan masukan tentang proyek/tim pengembangan Bayi tabung Indonesia yang mulai terbuka untuk peminat bayi tabung.Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih,maka teknologi bayi tabung juga maju dengan pesat,sehingga kalau teknologi bayi tabung ini ditanagani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertaqwa,dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia,bias merusak nilai-nilai agama,moral,dan budaya bangsa.

 

1.3           Pokok masalah

 

  1. Bagaimana hukum bayi tabung di tinjau dari Al – Qur’an ?
  2. Bagaimana hukum bayi tabung di tinjau dari Al – Hadist ?
  3. Bagaimana hukum bayi tabung di tinjau dari pendapat para ulama ?
  4. Bagaimana hukum bayi tabung di tinjau dari Undang – Undang ?

 

 

 

 

 

 

BAB 2

PEMBAHASAN

  1. Tinjauan Al-Qur’an
    1. 1.      As-Syuura : 49-50

Artinya:

“ Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Asy-Syuura: 49-50)

Jadi, ada sebagian orang atas kehendak Allah terlahir dalam keadaan mandul. Kehendak-Nya ini tidak bisa ditolak dan tidak bisa di obati, yang bisa dilakukan oleh mereka hanya bersabar dan ridha terhadap ketetapan-Nya. Dalam kondisi seperti ini, mereka bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang ibu dan ayah di panti-panti asuhan atau tempat pemeliharaan anak hilang. Apalagi melakukan hal seperti ini akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah S.W.T.

 

  1. 2.      Al-Isra : 70

Artinya:

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam,Kami angkut mereka didaratan dan lautan,Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Inseminasi buatan endahngan donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat    manusia sejajar dengan hewan yang di inseminasi.

 

 

 

  1. Tinjauan Al-Hadist

Hadist Nabi:

Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain(vagina  istri orang lain).Hadist Riwayat Abu Daud,Al-Tirmizi dan hadist ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban.

Dengan hadist ini para ulama sepakat mengharamkan seseorang mengawini/melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari orang lain yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah.

Pada zaman dulu masalah bayi tabung/inseminasi buatan belum timbul,sehingga kita tidak memperoleh fatwa hukumnya dari mereka.Kita dapat menyadari bahwa inseminasi buatan / bayi tabung dengan donor sperma atau ovum lebih mendatangkan madaratnya daripada maslahahnya. 

 

Rasulullah S.A.W bersabda:

“Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”

 

 

  1. Pendapat Ulama

 

Masalah bayi tabung ini telah banyak dibicarakan di kalangan Islam dan di luar Islam, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Misalnya majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya tahun 1980, yaitu mengharamkan bayi tabung dengan donor sperma. Lembaga Fiqih Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengadakan sidang di Amman pada tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik bayi tabung, dan mengharamkan bayi tabung dengan sperma dan ovum donor.

Proses bayi tabung dengan menggunakan donor sperma dan ovum ini lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada maslahah. Adapun mudharatnya antara lain adalah:

a.   Terjadinya percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan warisan.

b.  Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.

c.   Pembuahan dengan cara donor sperma ini sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dan ovum wanita tanpa pekawinan yang sah.

d.  Kehadiran anak hasil bayi tabung dengan donor sperma bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

Adapun proses bayi tabung melalui sperma suami yang sah, baik dengan cara mengambil sperma suami lalu di suntikkan kedalam rahim atau uterus istri, maupun dengan pembuahan yang dilakukan di luar rahim, maka hal ini dibolehkan asal keadaan suami dan istri tersebut benar-benar membutuhkan untuk memperoleh keturunan, dan hal ini disepakati oleh para ulama.

Nahdlatul Ulama (NU)  telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung diantaranya adalah:

a.   Apabila mani yang ditabung dan dimasukan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah S.A.W bersabda:

“Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”

b.   Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. “Mani muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara’.

Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar II/113:
“Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan, karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang.”

c.    Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).

Meski tak secara khusus membahas bayi tabung, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa terkait boleh tidak nya menitipkan sperma suami-istri di rahim istri kedua. Dalam fatwanya, majelis Tarjih dan Tajdid mengungkapkan, berdasarkan ijitihad jama’i yang dilakukan para ahli fiqih dari berbagai pelosok dunia Islam, termasuk dari Indonesia yang diwakili Muhammadiyah, hukum inseminasi buatan seperti itu termasuk yang dilarang.

 

 

 

  1. Pendapat Undang-Undang

 

  1. Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992, pasal 16 ayat 1&2 mengamanatkan:
    Ayat 1) Kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai uapaya terakhir untuk membantu pasangan suami – isteri mendapatkan keturunan. Ayat 2) Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami – isteri yang sah dengan ketentuan : Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami – isteri yang bersangkutan, ditanam dalam rahim isteri dari mana ovum berasal. Berdasarkan ayat 1 dan 2 pasal 16 UU No. 23 Tahun 1992 tersebut, adalah melakukan bayi tabung dari sperma suami sendiri, karena hal tersebut sangat legal dan tidak melanggar hukum. Karena itu sel sperma sendiri yang harus dipertemukan dengan sel telur sang isteri yang sah. Tetapi kalau mengambil sperma orang lain yang tidak memiliki hubungan perkawinanan yang sah maka itu tidak legal dan merupakan perbuatan melawan hukum.

 

  1. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Terhadap Inseminasi Buatan (Bayi Tabung):

 

 

  • Jika benihnya berasal dari suami istri

Jika benihnya berasal dari suami istri, dilakukan proses fertilisasi-in-vitro transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik)dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.

Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer. Dalam hal ini suami dari istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sahnya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA.

 

  • Jika salah satu benihnya berasal dari donor

Jika suami mandul dan istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi-in-vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur istri akan dibuahi dengan sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim istri.

Jika embrio diimplantasikan  ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer.

 

  • Jika semua benihnya dari donor

Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan suami istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3

KESIMPULAN

 

Dari pengetahuan yang didapat diatas dapat disimpulkan bahwa:

  1. Inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain(ibu titipan) DIPERBOLEHKAN oleh islam,jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan.Dan status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut Islam.

 

  1. Inseminasi buatan dengan sperma dan ovum donor DIHARAMKAN oleh Islam.Hukumnya sama dengan Zinah dan anak yang lahir dari hasil inseminasi macam ini statusnya sama dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

 

  1. Pemerintah hendaknya melarang berdirinya Bank Nutfah(Sperma) dan Bank Ovum untuk perbuatan bayi tabung,karena selain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.Juga bertentangan dengan norma agama dan moral,serta merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan.

 

  1. Pemerintah hendaknya hanya mengizinkan dan melayani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan tanpa ditransfer kedalam rahim wanita lain dan seharusnya pemerintah hendaknya juga melarang keras dengan sanksi-sanksi hukumannya kepada dokter dan siapa saja yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma atau ovum donor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR

PUSTAKA

Hanafiah, Jusuf. 1999.Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.Jakarta:EGC

 

Mahjudin, Masail Fiqhiyah – Berbagai Kasus yang di Hadapi Hukum Islam Masa Kini, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Masjfuk Zuhdi, Masa’il Fiqhiyah – Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah – Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual – Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer – Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

KUHPerdata

UU perkawinan No. 1/1974

UU No. 23/1992

An example of Allāh written in simple Arabic c...

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.      Latar Belakang

Tak dapat disangkal, salah satu persoalan yang dapat memicu persengketaan antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia juga menghadapi masalah ini, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga.

Bila dicermati, banyak negara-negara di Asia Pasific juga menghadapi masalah yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun di balik itu sebenarnya bertaburan benih konflik, yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka.

Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.

Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius.

Dalam makalah ini penulis ingin membahas masalah “Sengketa Internasional Batas Wilayah (Ambalat) Antara Indonesia dengan Malaysia”

 

 

 

BAB II

PERMASALAHAN

 

Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di ka-wasan Asia Pasific. Sebab konsekuensi letak geo-grafis Indonesia dipersilangan jalur lalulintas internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain.

Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai “life line,” yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya (termasuk Indonesia.)

Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara.

Patut diingat, penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Ameri-ka Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Ing-gris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional.

Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan (manifes maupun latent) umumnya adalah daerah yang berada dijalur pelayaran internasional, seperti, Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tertutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya, dan konflik yang terjadi berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka berdasarkan keten-tuan internasional, negara asing diperbolehkan menu-runkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia.

Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat yang disebut “Stand By High Readness Brigade” (SHIRBRIG) berkekuatan 4000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai “muscular peace keeping force.”

Dari uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis bahas adalah:

  1. Apa Latar belakang munculnya konflik internasional?
  2. Mengapa Ambalat jadi rebutan?
  3. Bagaimana upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan NKRI?

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

  1. A.      LATAR BELAKANG TERJADINYA SENGKETA INTENASIONAL

Persengketaan bisa terjadi karena:

  1.  Kesalahpahaman tentang suatu hal.
  2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.
  3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.
  4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.

Sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka :

  1. 1.        Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian).

Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat (NATO pimpinan AS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan Uni Soviet). Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi, dan Persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara, missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll.

  1. 2.        Batas Wilayah.

Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar Negara terjadi ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing – masing. Misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.
Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 maka AS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa). Sehingga cenderung membawa dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR artinya AS bertindak sebagai satu – satunya kekuatan yang mengendalikan sebagian besar persoalan di dunia. Akibatnya cenderung muncul sengketa di dunia internasional.

Selain terkait dengan kepentingan internasional (baca: negara-negara maju), Indonesia sebenarnya menghadapi beberapa persoalan latent dengan sesama negara anggota Asean. Penyebabnya selain karena perbedaan kepentingan masing negara yang tak dapat dipertemukan, juga karena berbagai sebab lain yang muncul sebagai akibat dinamika sosial politik dimasing-masing negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, mungkin saja bisa bekerjasama dalam mengatasi persoalan aksi terorisme di kawa-san ini. Namun, sikap masing-masing negara tentu akan berbeda dalam soal tenaga kerja illegal, illegal loging, pelanggaran batas wilayah dalam penangkapan ikan, dan sebagainya.

Hal yang sama juga bisa terjadi dengan Singa-pura dalam soal pemberantasan korupsi, penyelundupan dan pencucian uang. Sedangkan dengan Ti-mor Leste masalah pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau dan lalulintas perbatasan kerap masih jadi ganjalan bagi harmonisasi hubungan kedua negara.

Mengenai pengendalian pelayaran di kawasan Asia Tenggara, hingga kini Singapura tetap keras menolak usulan Indonesia untuk mengalihkan seba-gian lalu lintas pelayaran kapal berukuran besar dari Selat Malaka ke Selat Lombok/Selat Makasar. Padahal jalur pelayaran di selat ini tidak hanya diper-gunakan untuk armada niaga tetapi juga bagi kapal perang. Dan Indonesia tentu ikut terganggu bila ka-pal-kapal perang dari dua negara yang sedang bertikai berpapasan di perairan Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir tampak adanya upaya beberapa negara Asean telah melipatgandakan kekuatan militernya. Terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Dari beberapa data tampak bahwa dalam aspek persenjataan, Thailand menunjukkan peningkatan yang signifikan diantara negara-negara di Asia Teng-gara. Untuk memperkuat angkatan laut, misalnya negara gajah putih ini telah memiliki kapal perang canggih, dan siap beroperasi hingga sejauh di atas 200-300 mil demi mengamankan kepentingan negaranya. Tentu, termasuk menjaga keselamatan nelayan Thailand yang banyak beroperasi di perairan teritorial Indonesia.

Malaysia juga tak ketinggalan menambah armada perangnya. Angkatan Tentara Laut Diraja Malaysia, setidaknya dengan memiliki beberapa freegat dan korvet baru. Dengan penambahan kekuatan, kedua negara tersebut sangat berpeluang jadi mitra negara-negara maju demi mengimbangi Indonesia dalam soal pengamanan kawasan Asia Tenggara.

Dengan berbagai perkembangan itu, maka tantangan Indonesia dalam aspek pertahanan dan keamanan negara jadi berat. Indonesia selain dituntut mampu mempertahankan keamanan dalam negerinya, juga mesti dapat memainkan peran yang berarti demi terpeliharanya keamanan regional di Kawasan Asia Pasific. Padahal disisi lain, kekuatan elemen pertahanan dan keamanan Indonesia tidak dalam kondisi prima. Baik dari aspek kemampuan sumber daya manusianya maupun dari segi kesiapan materil dan dukungan finansial. Inilah kondisi dilematis yang dihadapi Indonesia dewasa ini yang patut segera dicari jalan keluarnya.

  1. B.       MENGAPA AMBALAT JADI REBUTAN?

ENTAH dari mana kata awal Ambalat. Sebab tiba-tiba muncul menjadi berita di media massa nasional dan internasional. Ibarat artis dadakan, kawasan di perbatasan Indonesia – Malaysia tersebut langsung populer. Bahkan sinarnya melebihi kesohoran induknya Kabupaten Nunukan.

Ada yang memahami Ambalat adalah singkatan dari Ambang Batas Laut. Tapi ternyata dalam wikipedia bahasa Indonesia tidak disebutkan demikian. Itu berarti Ambalat adalah kata tunggal. Lagi pula ada banyak perbatasan laut Indonesia dengan negeri tetangga selain dengan Malaysia seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tapi perbatasan laut itu tidak pernah disebut dengan kata Ambalat.

Di Malaysia, rakyat, pemerintah federal dan pihak kerajaan juga memakai kata Ambalat. Malah sering dibumbui dengan kalimat daerah kontroversi yang kaya minyak. Seolah-olah Malaysia ingin mengklaim bahwa negeri itu sudah diterima masuk dalam ’kawasan sengketa’.

Yang tidak kita ketahui; apakah kata Ambalat itu sudah didaftarkan sebagai hak paten bahasa atau nama kawasan negeri Jiran? Sehingga suatu saat kelak – kalau sengketa batas negara ini muncul di pengadilan internasional – kita akan ’gelagapan’ lagi seperti pada sidang Pulau Sipadan dan Ligitan.

Barangkali ada yang meremehkan ’apa arti sebuah nama’. Tapi dalam sebuah sengketa hukum, urusan nama – bahkan kesalahan satu huruf saja – sudah bisa menjadi kesalahan besar yang menentukan kalah dan menang sebuah gugatan.

Dalam perkembangannya, Ambalat malah semakin bias seolah-olah nama itu adalah sebuah daerah yang berpenduduk dan bermasyarakat. Ada tokoh masyarakat memberikan komentar di pemberitaan media dengan menyebut kalimat ’masyarakat Ambalat’, padahal sebenarnya kawasan tersebut merupakan perairan lautan Selat Makassar atau laut Sulawesi alias sebelah Utara Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

Hamparan air 15.235 kilometer persegi. Tapi di sinilah dua negeri jiran ini kerap adu nyali. Saling ngotot, saling  gertak, saling klaim. Ambalat, perairan yang terjepit antara Sulawesi dan Kalimantan itu adalah titik paling didih dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia beberapa tahun terakhir. Malaysia sudah mengincarnya sejak 1979. Ketika negeri jiran itu menerbitkan peta yang memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai basis untuk mengukur zona ekonomi eksklusif mereka. Di dalam peta mereka, Ambalat masuk Malaysia.

Terang saja pemerintah Indonesia menepis klaim Malaysia.  Soalnya, dari riwayata sejarahnya saja Ambalat masuk wilayah Kesultanan Bulungan (Kalimantan Timur) yang kini menjadi bagian dari Indonesia.
Membuka lembaran hukum laut internasional atau konvensi hukum laut PBB yang telah dituangkan dalam UU No.17 tahun 1984, ternyata Ambalat juga diakui dunia Internasional sebagai wilayah Indonesia. Anehnya, Malaysia tetap ngotot. Mereka mengirim kapal perangnya untuk patroli di perairan ini. Ada nelayan Indonesia melaut ditangkap dan dipukul, juga diusir.

Sesungguhnya yang mereka incar bukan hanya keinginan memperluas batas wilayah negara, di sini ada kekayaan alam yang berlimpah di sini. Bahkan menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia di Ambalat ada tambahan kandungan minyak dengan produksi 30.000 – 40.000 barel per hari.

Masyarakat kawasan perbatasan sendiri seperti Nunukan, Tarakan dan Bulungan, baru mengetahui ada Ambalat di dekat rumah mereka. Selama ini yang mereka ketahui adalah Karang Unarang, sebuah kawasan prairan yang sering dimasuki kapal militer Malaysia.

Para nelayan di utara Kalimantan Timur sudah hafal mana kawasan lintasan untuk perahu motor mereka, yakni kawasan yang lebih dalam. Di sana banyak terdapat ’gusung’ alias gundukan pasir yang ketika air surut akan membuat kandas perahu atau kapal yang terjebak di situ.

Ketika ada kapal berbendera Malaysia dan kapal perang militer negeri Jiran itu terlihat memasuki perairan Indonesia di Karang Unarang tersebut, para nelayan umumnya memaklumi karena kemungkinan kapal tersebut menghindari ’gusung’ dan terpaksa meliuk memasuki perairan Indonesia.

Nah, pada posisi itulah kemudian muncul ketegangan di Indonesia. Seolah-olah terjadi pelanggaran yang disengaja oleh Tentara Diraja Malaysia. Pemberitaan media massa sering pula meningkatkan tensi kemarahan, sehingga melontarkan kata-kata ’perang’.

Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat.

Mengapa Ambalat jadi rebutan?  Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan, Ambalat adalah asset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit minyak dan gas yang cukup besar. Kelak, jika tiba waktunya minyak dan gas tersebut bisa dieksploitasi, rakyat di sana juga yang mendapatkan dampaknya.

Ambalat memang menjadi wilayah yang disengketakan oleh Malaysia dan Indonesia. Bahkan, pada 2005 sempat terjadi ketegangan di wilayah itu karena Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia sama-sama dalam keadaan siap tempur.

Ahli geologi memperkirakan minyak dan gas yang terkandung di Ambalat ini mencapai Rp 4.200 triliun. Pemerintah melihat potensi ini. Dua perusahaan perminyakan raksasa diizinkan beroperasi di perairan Ambalat yang terbagi dalam tiga blok, yaitu East Ambalat, Ambalat, dan Bougainvillea, itu. Yaitu Eni Sp. A dan Chevron Pacific Indonesia.

Pada 1999 Eni, perusahaan multinasional terbesar di Italia yang berdiri sejak 1953, masuk ke Ambalat (Blok Aster dan Bukat). Di level Eropa, Eni perusahaan penyulingan nomor tiga terbesar. Nama Eni itu semula adalah akronim dari Ente Nazionale Indrocarburi, belakangan kepanjangan itu tak pernah digunakan lagi. Jadi tinggal bernama Eni saja.

Bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, perusahaan Eni memiliki 76 ribu karyawan dan beroperasi di 70 negara. Sahamnya pun di perdagangkan di Milan Stock Exchange dan juga New York Stock Exchange.

Adapun Chevron Pacific Indonesia (CPI) mendapatkan izin mengeksplorasi Ambalat Timur pada 2004. Ini juga bukan sembarang perusahaan. CPI adalah anak Chevron Corporation NYSE, salah satu perusahaan energi terbesar dunia. Chevron berkantor pusat di San Ramon, California, AS dan beroperasi di 180 negara. Chevron didirikan pada 1879 di Pico Canyon, California, dengan nama awal Standard Oil Company of California atau Socal.

Di Indonesia, Chevron memang tak asing lagi. Beroperasi sejak 1924 dengan nama NV. Nederlansche Pacific Petroleum Maatshappij, ini perusahaan patungan Socal dan Texas Oil Company (Texaco). Perusahaan inilah yang pertamakali menemukan sumur minyak terbesar di Asia Tenggara di Minas, Sumatera.

Perusahaan ini belakangan berganti nama menjadi Caltex Pacific Oil Company, wilayah eksplorasinya banyak di Sumatera. Setelah Socal dan Texaco membentuk Chevron pada 2001, empat tahun berselang Caltex pun menjadi CPI. Belakangan CPI mengelola salah satu blok Ambalat.

Rupanya Malaysia juga tergiur dengan isi perut Ambalat. Dua blok penghasil minyak di Ambalat itu mereka beri nama Blok Y dan Z. Belakangan Malaysia menyebutnya dengan Blok ND6 dan ND7. Negara yang berupaya mengklaim Ambalat masuk ke wilayahnya ini pun belakangan meminta Petronas Carigali Sdn Bhd, perusahaan minyak dan gas lokal Malaysia, masuk Ambalat, pada 2002.

Dua tahun berselang Malaysia menggandeng Shell, perusahaan yang bernama lengkap Royal Dutch Shell plc., masuk Ambalat. Bermarkas di Den Haag, Belanda, dan London, Inggris, ini telah ada sejak 1928. Perusahaan berada pada peringkat empat swasta minyak dan gas di dunia. Di Indonesia Shell sudah hadir sejak 2005.

Namun dua perusahaan itu belum berani masuk secara terang-terangan ke Ambalat. Apalagi, Indonesia memang sudah lebih dulu beroperasi di sini. Kapal-kapal perang Indonesia juga secara nyata melindungi dua perusahaan yang beroperasi di sini dengan izin Pemerintah Indonesia. Cara lain yang dilakukan Malaysia dengan upaya pendekatan ke pemerintah Indonesia. Malaysia meminta agar Ambalat dijadikan wilayah operasi bersama. “Kita tolak,”

Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia. Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas.

Ambisi teritorial Malaysia tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia. Kita tentu ingat Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia hanya karena Malaysia membangun kedua pulau tersebut sedangkan Indonesia yang menjunjung kejujuran dengan tidak membangun wilayah yang dipersengketakan dikalahkan oleh hakim-hakim Mahkamah Internasional. Bukan hanya Sipadan dan Ligitan yang dibangun oleh Malaysia. Kepulauan Spratley yang menjadi sengketa banyak negara (a.l. Malaysia, China, Vietnam, Philipina) juga dibangun oleh Malaysia. Mungkin Malaysia ingin mengulang kisah suksesnya dalam menganeksasi Sipadan dan Ligitan.

  1. C.      UPAYA PEMERINTAH MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NKRI

Di mata Pemerintah Indonesia, Ambalat bukan wilayah sengketa, dan juga tak ada tumpang tindih wilayah. Jika Malaysia masuk, itu artinya upaya perampasan wilayah kedaulatan. Akan tetapi masyarakat perbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian. Jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan. Lantaran itu TNI bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekad untuk menjaga Ambalat dan Karang Unarang sebagai wilayah teritorial Indonesia. Mereka menancapkan bendera Merah Putih di perairan tersebut, sekaligus juga membiarkan nelayan mendirikan bagang lebih banyak lagi.

Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia.

Betapa istimewanya Ambalat, blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar itu, hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini. Wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam, berupa sumber daya minyak. Oleh karena itu, wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketaan ini. Bukan saja kepentingan ekonomi, melainkan juga adanya faktor kepentingan politik di antara dua negara. Bagi Malaysia, secara internasional akan merasa “menang” terhadap Indonesia, jika berhasil mengklaim blok Ambalat.

Beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat, karena dianggap sama dengan mempertahankan kedaulatan bangsa.

Diketahui, pada 25 Mei lalu kapal perang milik angkatan laut Malaysia yakni KD Yu-3508 ditemukan oleh kapal Indonesia KRI Untung Suropati berada di wilayah Ambalat. KD Yu mengatakan bahwa tujuannya ke Tawau, namun begitu KRI Untung Suropati berhasil mengusirnya.

Lalu pada 29 Mei belasan kapal berbendera Malaysia, berhasil terdeteksi pesawat pengintai TNI Angkatan Udara di perairan batas terluar blok Ambalat. Salah satu diantaranya adalah kapal perang patroli Jerong milik Tentara Diraja Malaysia.

Ci vis pacem para bellum -yang berarti jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang- adalah ungkapan klasik untuk menggambarkan suasana hati sebagian rakyat Indonesia dalam melihat sengketa wilayah Ambalat, Kalimantan Timur. Seakan-akan, tidak ada pilihan lain kecuali berperang untuk mempertahankan Blok Ambalat.

Sementara itu, diplomasi menjadi pilihan yang tidak populer. Hal itu
terbukti dengan maraknya pendirian posko-posko sukarelawan di seluruh
wilayah tanah air dengan memanfaatkan retorika Bung Karno pada 1960-an
ketika menginginkan konfrontasi dengan negeri jiran, “ganyang Malaysia”.

Sementara, pemimpin kedua negara masih berusaha mengedepankan dialog dan perundingan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan pemilikan wilayah Ambalat tersebut. Hal itu bisa dilihat dari statemen kedua pemimpin, baik dari Malaysia maupun Indonesia, tentang perlunya menyelesaikan kasus tersebut dengan cara-cara damai.

Pertanyaannya sekarang, di antara dua pilihan tersebut, mana yang lebih tepat dilakukan oleh kedua negara? Penyelesaian melalui jalur diplomasi, tampaknya, akan lebih elegan dalam masa sekarang ini dibandingkan dengan melaui jalur konfrontasi bersenjata.

Mengingat zaman telah berubah dan hubungan antarbangsa telah berkembang menuju hubungan yang lebih mengedepankan penghargaan pada martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perang yang ganas dan keji tidak lagi menjadi pilihan populer sebagai resolusi konflik antarbangsa.

Penyelesaian sengketa wilayah Ambalat melalui konfrontasi bersenjata akan merugikan kedua belah pihak, yang tidak saja secara politik sebagai akibat langsung konfrontasi, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial. Secara politik, citra kedua negara akan tercoreng, paling tidak, di antara
negara-negara anggota ASEAN. Kedua negara termasuk pelopor berdirinya ASEAN, di mana ASEAN didirikan sebagai sarana resolusi konflik, maka cara-cara penyelesaian konflik yang konfrontatif dapat menjatuhkan citra mereka di ASEAN.

Dalam bidang ekonomi, kedua negara akan mengalami kerugian. Kedua belah pihak akan meningkatkan anggarannya untuk biaya berperang, sedangkan biaya itu bisa dialihkan kepada sektor lain. Belum lagi masalah TKI, yang kedua belah pihak sangat berkepentingan. Bagi
Indonesia, TKI adalah remittance yang menjadi sumber devisa, sementara
ekonomi Malaysia juga bergantung kepada keberadaan TKI. Perputaran ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang saling bergantung juga perlu
dipertimbangkan.

Aspek sosialnya juga tidak sedikit. Pengalaman berkonfrontasi dengan
Malaysia pada tahun ’60-an telah memberikan pengalaman traumatis bagi
sebagian warga Indonesia. Berapa banyak keluarga yang terpisah akibat
konfrontasi tersebut. Tidak adanya kompensasi dari akibat konfrontasi,
terutama pada masyarakat di perbatasan.

Tetapi, keinginan untuk menyelesaikan sengketa itu melalui jalur konfrontasi masih bisa dipahami, paling tidak dalam tiga hal. Pertama, masyarakat Indonesia mengalami pengalaman yang traumatis terhadap gagalnya upaya diplomasi atas perebutan Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia pada 2002.

Kedua, lepasnya wilayah Timor Timur dari wilayah NKRI cukup menjadikan pengalaman yang pahit bagi Indonesia untuk tidak terulang lagi. Ketiga, penyelesaian kasus TKI ilegal oleh pemerintah Malaysia yang dirasa
menyakitkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ketiga hal itu yang
mendorong rasa anti-Malaysia dan keinginan untuk perang.
Perang bukanlah satu-satunya cara menyelesaikan sengketa Ambalat. Masih
terbuka lebar peluang untuk memenangkan sengketa itu melalui jalur
diplomasi. Penyelesain sengketa perbatasan di laut sendiri sudah diatur
melalui Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UN Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS 1982). Pada prinsipnya, UNCLOS menyarankan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan di laut harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip equitable solution (solusi patut).

Apalagi secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak, ada empat langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral.

Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Dalam hal ini, Malaysia tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial itu. Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982.

Jika gagal, maka perlu dilakukan cooling down dan selanjutnya masuk langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, bisa saja dilakukan eksplorasi di Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak (confidence building measures). Pola ini pernah dijalankan
Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor.

Langkah ketiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan High Council seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976.

Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini karena takut dikeroyok
negara-negara ASEAN lainnya. Sebab, mereka memiliki persoalan perbatasan
dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim unilateral Malaysia berdasarkan
peta 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di samping itu, kedua
negara juga bisa memanfaatkan jasa baik (good office) negara yang menjadi
ketua ARF (ASEAN Regional Forum) untuk menengahi sengketa ini.

Jika langkah ketiga tersebut tidak juga berjalan, masih ada cara lain.
Membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional (MI) sebagai langkah
nonpolitical legal solution. Mungkin, ada keengganan Indonesia untuk membawa kasus tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya Sipadan dan Ligitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa itu cukup besar. Pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 cukup menguntungkan Indonesia, bukti ilmiah posisi Ambalat yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur, bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan, dan penempatan kapal-kapal patroli TNI-AL adalah modal bangsa Indonesia untuk memenangkan sengketa tersebut.

Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.

Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius.

Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.
Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen.
Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga.

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara.

Kompleksitas permasalah di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai.

Dalam menyikapi gerak langkah Malaysia dalam memperluas wilayahnya Indonesia harus tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal pun wilayah kita, apa pun ongkosnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan dengan cara apa pun. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui perundingan. Penyelesaian melalui perundingan tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, kita tidak boleh percaya kepada Malaysia. Negara tetangga kita itu pandai mengkomunikasikan pesan damai ke dunia internasional. Padahal, di tataran teknis mereka berbeda sama sekali. Patok-patok perbatasan di Kalimantan selalu digeser. Kayu di hutan kita pun dicurinya. Sayangnya, para pemimpin kita seakan-akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut.

Upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. Selama ini kita mungkin memandang bahwa penanggung jawab upaya mempertahankan kedaulatan wilayah RI adalah TNI. Hal tersebut tidak tepat. Kita semua bertanggung jawab untuk membantu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI. Kerja sama dan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat harus diperkuat.

Guna menginsentifkan pengamanan di perbatasan antara dua negara yakni disekitar Blok Ambalat, yang merupakan perbatasan antara Negara Indonesia dan Malaysia, saat ini TNI Angkatan Darat secara umum telah menurunkan dua batalion untuk ikut mengamankan wilayah tersebut yakni, Batalion 613 /Awang Long dan Batalion 643 /wanara Sakti.

Agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah melalukan :

  1. pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia

Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan. Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting untuk kita inventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi diubah-ubanh hanya untuk keperluan rebutan kekuasaan, masukkan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD.

  1. Bangun jalan di sepanjang perbatasan darat. Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk mempertahankan wilayah kita. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan.
  2. Bangun wilayah baru di dekat perbatasan. Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.

Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren, blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung di sana.

  1. Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan. Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian.
  2. Galakkan kembali transmigrasi. Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia bertransmigrasi.
  3. Pilih pemimpin yang kuat dan tegas. Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.

BAB IV

PENUTUP

  1. A.      KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia. Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas.

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara.

Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan, Ambalat adalah asset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit minyak dan gas yang cukup besar. Kelak, jika tiba waktunya minyak dan gas tersebut bisa dieksploitasi, rakyat di sana juga yang mendapatkan dampaknya.

  1. B.       SARAN

Sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, maka Indonesia harus menjaga keutuhan wilayahnya. Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian Pemerintah.

Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Dari 92 pulau terluar yang dimiliki Indonesia terdapat 12 pulau yang harus mendapat perhatian khusus, Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Rondo, Berhala, Nipa, Sekatung, Marore, Miangas, Fani, Fanildo, Dana, Batek, Marampit dan Pulau Bras.

Jangan takut bersikap tegas, kalau memang harus perang, rakyat Indonesia pasti mendukung demi keutuhan NKRI. Karena NKRI adalah harga mati

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Kahar, Jounil, 2004. Penyelesaian Batas Maritim NKRI . Pikiran Rakyat 3 Januari 2004
Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III tahun 2004
http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/ekonomi/shell_ambalat050316-redirected

http://www.scribd.com/doc/4407559/KONFLIK-RIMALAYSIA

http://geopolitikenergi.wordpress.com/2007/05/09/konflik-ambalat-hanya-menguntungkan-penjajah

http://video.vivanews.com/read/5006konflik_ambalat_mencuat_sejak_1967

www.tempo interaktif.com

Cinta Hadir karena perkenalan, bersemi karena perhatian, bertahan karena kesetiaan. Namun cinta bisa gugur karena kebohongan.

Saat disisimu aku merasa hidup. Saat kau pergi aku merasa sunyi. Ku ingin kau selamanya disisiku… sayang.
Jika aku harus memilih untuk bernapas atau mencintaimu, maka akan ku gunakan napas terakhirku untuk mengatakan “aku mencintaimu”

Teman bisa membuatmu tertawa, sahabat bisa membuatmu bergembira, namun yang tulus mencintailah yang mampu membuatmu hidup.
Dua jiwa, dua hati berpadu bersama, dalam bahtera terindah bernama cinta.

Cintaku padamu adalah Air, yang selalu mengalir, dan tidak berpaling, yang selalu mengalir, dan tidak berubah, yang selalu mengalir, dan tidak berakhir…
Cinta adalah kerinduan untuk dipahami oleh seseorang yang benar-benar tulus untuk peduli. Ketika seseorang dimengerti, ia akan mampu bertahan terhadap apa pun di dunia ini.

Cinta adalah penderitaan terindah yang paling dicari manusia.
Malamku menjadi fajar yang indah karenamu…

Cinta adalah hal terbaik dan paling indah di dunia, tidak dapat dilihat atau bahkan disentuh. Cinta harus dirasakan dengan hati..
Kadangkala, saat kau dekat, aku kehilangan semua kata-kataku. Dan saat itulah aku berharap, mataku berbicara tentang perasaanku padamu.

Cinta mampu menghangatkan hati yang dingin, seperti matahari yang mencairkan gunung salju.
Jika mencintaimu hanyalah mimpi bagiku, maka biarkan aku tertidur selamanya.

Cinta adalah seberkas cahaya terang dalam kegelapan malam.
Cintaku padamu seperti Simponi terindah

Saat aku berada di padang pasir kehidupan, aku berharap cintamulah yang akan sejukkan jiwaku.
Jika pelukan mewakili betapa aku mencintaimu, maka aku akan memelukmu erat selamanya.

Cinta adalah misteri yang sulit dimengerti. Cinta adalah kebahagiaan yang terpancar dalam diri, meski terkadang cinta juga membawa rasa sakit.
Yang kuharap malam ini hanya tentangmu. Yang kuinginkan saat ini hanya damaimu.
Yang kupinta detik ini hanya bahagiamu. Met tidur, sayang….

Pagi yang tercerah adalah ketika bersamamu, malam yang terindah adalah ketika mendengarkan suara mu, hati yang paling bahagia adalah ketika memiliki mu selamanya
Jangan pernah menganggap hal biasa seorang yg memberi perhatian yang tulus padamu, karena akan menjadi sangat luar biasa disaat kamu rapuh dan terjatuh.

biarkan cinta mengalir apa adanya, terdengar indah bagai nada, menjadi obat bagi yang terluka, menjadi penguat yang putus asa, menjadi penerang saat gulita, hadirkan tawa ditengah duka.
Cinta ibarat menggenggam sekuntum mawar, semakin keras kau menggegam, semakin duri menusuk tajam, namun semakin lembut kau memegang, maka semakin mudah sang mawar terbang terbawa angin.

Cinta ibarat api, jika kau jaga dengan indah, maka cinta akan menghangatkanmu, namun jika kau siram dengan cemburu, maka cinta akan membakar dirimu.
Cinta hanyalah tumbuh di taman hati. Hanya hati yang suci yang mampu memupuk cinta sejati, sebagaimana cinta dihatiku… padamu.

Hanyalah para kesatria yang mampu mencintai. Karena cinta adalah melindungi, menaungi, menghargai dan, kesetiaan dan pengorbanan, dan semua itu semua hanya mampu dihadirkan oleh para kesatria.
Cinta mu adalah anugerah untukku. Sebab karena Cinta mu hatiku bahagia, aku ingin selalu bersandar dipelukmu :”)

Ketika setelah sakit hati, sebagian besar seseorang sulit untuk membuka hatinya lagi.

Jangan (terlalu) membenci mantan. Anggaplah dia bagian dari pembelajaran menuju kedewasaan. ˆ⌣ˆ

Jangan mencari orang yg sempurna. Tapi carilah orang yg bisa bangga memilikimu. (ʃƪ´⌣`)

Ucapan cinta & Kasih Sayang itu bukan hanya sekedar di ucapkan, tetapi harus DIBUKTIKAN jika kamu benar-benar TULUS dan serius!

Kasih sayang yang tulus dilihat dari tindakan yang nyata bukan hanya sekedar pemberian semata

Mungkin kita tidak selalu percaya dg orang yg kita cintai, tetapi kita akan selalu mencintai orang yang bisa kita percaya

Hubungan tidak di nilai dari seberapa peduli ketika kita dekat, malainkan seberapa peduli ketika kita saling berjauhan

Cinta adalah saat kamu melihatnya, kamu akan berkata, “Buatku dia adalah Anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan kepadaku…”

Aku cinta kamu lebih dari kata-kata, aku cinta kamu lebih dari setiap apa yang aku lakukan setiap hari..

Cinta menjadikan kita sempurna. Namun cinta tidak butuh seseorang yg sempurna. Kesempurnaan bisa di dapati ketika bisa saling menyeimbangi.

Cinta tak hanya cerita, tetapi ia menghiasi dunia dgn keindahannya, kelembutannya, kehangatannya, kebaikannya yg masuk dlm hati & sanubari

Cinta hanya diperuntukan buat mereka yg mau berusaha & mau berkorban untuk orang yg ia sayangi dalam tujuan meraih kebahagiaan sejati

Cinta menanamkan kejujuran, menumbuhkan saling kepercayaan dan menghasilkan hubungan yg abadi.

Cinta itu seperti sinar matahari. memberi TANPA mengharap kembali, TIDAK MEMILIH siapa yang ia sinari, dan MEMBERI KEHANGATAN DI HATI

Seseorang yg mempunyai status single adalah dia yg cukup kuat untuk menantikan JODOH TERBAIK yg sudah Tuhan pilihkan utk dia kedepannya

Status : Pacar Kamu | Hobi : merindukanmu | Hak : Wajar Cemburu denganmu | Kewajiban : Mencintaimu dan Menjaga baik2 hubungan ini..

Aku mencintaimu bkn karena aku butuh km, aku mencintaimu karena aku ingin mencintaimu dgn cara yg sempurna yg didalamnya ada ketulusan

Cinta itu tdk cuma menggunakan hati, tetapi menggunakan otak juga. Otak buat mikir bagaimana caranya bertahan & hati utk mengikhlaskan

Cinta BUKAN utk mencari seseorang yg sempurna utk dicintai. Tetapi utk BELAJAR mencintai orang yg belum sempurna dgn cara yg sempurna

Aku cinta kamu, tanpa alasan apapun. Dan itu adalah alasan yg cukup.

Kekasih yg baik adalah dia yg bersedia meminjamkan bahu untuk kekasih nya menangis dan akan mengembalikan senyum kekasih nya kembali🙂

Cinta itu membuktikan perbuatan yg menunjukkan adanya cinta dan mendengarkan suara hati yg datangnya tulus dari dlm hati

“Mencintai” bukanlah apa yang kamu lihat, melainkan apa yang kamu rasakan

Di dalam hubungan, orang yang paling besar mencintai adalah orang yang paling besar terluka

Cinta sejatinya tidak bertindak kasar. Cinta akan selalu bertindak lembut karna didasari dengan perasaan yg tulus dari dalam hatinya

Hidup bukan cuma masalah cinta. Ada saatnya nanti kita bakal merasakan arti cinta yg sesungguhnya

Cinta yg baik adl yg dapat mengarahkan ke hal-hal yg positif dan bermanfaat bukanlah yg negative dan menjerumuskanmu

Orang yg tulus mencintai kita itu orang yg tau segala kekurangan kita , dan selalu punya cara untuk melengkapi kita

Melihat dan tertarik dengan seseorang jgn hanya menggunakan matamu saja, tapi gunakanlah juga HATImu utk merasakan cinta tsb

Cinta sejati adalah dia yg selalu menempatkan kekasihnya diposisi paling istimewa dihatinya tanpa adanya orang lain

Jika belum terlalu siap, jangan pernah melakukan sesuatu yg dapat mencuri hatinya, karna dia bisa langsung jatuh cinta padamu

Cinta sejati adalah cinta yang tidak pernah dan tidak ingin mengucapkan selamat tinggal..

Cinta tidak bisa dipaksa. Jika perasaan dipaksa hubungan yang indah , nyaman dan abadi tidak akan kamu dapati . Remember it!

Tidak baik segala sesuatu dilakukan dgn berlebihan, begitu juga mencintai seseorang dgn berlebihan akan sgt terasa sakit jika sekali kecewa.

LOVE