John Q, sebenarnya sebuah judul film yang mengisahkan problematika kehidupan seorang ayah bernama John Quincy. Kesederhanaan hidupnya dengan seorang istri dan anaknya, tidak membuat keluarga ini larut dalam ketidakbahagiaan. Namun kemudian kesulitan ekonomi memaksa John Q untuk bersikap tegar menjalani kehidupan keluarganya, hari demi hari.

Perusahaan tempatnya bekerja, menurunkan status pekerjaannya dari pekerja penuh menjadi pekerja paro waktu yang tentunya dengan fasilitas lebih rendah termasuk dalam jaminan pelayanan kesehatan. Hal ini semakin memperberat kehidupan keluarganya, sampai suatu saat anaknya tercinta yang masih kecil harus dioperasi transplantasi jantung supaya mampu mempertahankan hidupnya.

Biaya operasi yang sedemikian besar untuk pengobatan anaknya itu, harus mengorbankan semua harta benda yang ada di rumahnya dan itu pun belum cukup. Pihak rumah sakit (RS) tidak bersedia melakukan operasi sebelum ada jaminan pembayaran dari John Q. Berbagai upaya telah dilakukan dan semuanya tidak mencukupi untuk membiayai pengobatan anaknya, termasuk klaim asuransi kesehatan dari perusahaan tempat John Q bekerja.

Kecintaan terhadap anaknya, rasa tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan ketidakberdayaan menghadapi prosedur rumah sakit dalam masalah biaya pengobatan, membuat John harus melakukan sesuatu yang berarti khususnya bagi anak, istri dan kelangsungan hidup keluarganya. John Q akhirnya terpaksa menyandera RS tempat anaknya dirawat dan meminta segera melakukan operasi transplantasi jantung untuk anaknya tercinta. Akhirnya anak John Q sembuh dan ia sendiri harus mendekam di penjara, akibat aksi penyanderaannya.

Kisah John Q ini merupakan eksplorasi pemikiran terhadap tidak adilnya sebuah sistem pelayanan kesehatan. Kalau saja John Q itu seorang pejabat, kaya raya dan mempunyai akses ke RS secara ekslusif, tentu tidak akan terjadi peristiwa penyanderaan RS dengan tujuan mengobati seorang pasien yang juga anaknya sendiri. Namun John Q adalah cermin mayoritas masyarakat di dunia ini dan RS itu merupakan cermin dari sistem pelayanan kesehatan, yang umumnya masih kental dalam nuansa dagang dan manajemen prosedur formal yang tidak berorientasi pada kesembuhan pasien, tetapi berorientasi pada nilai uang yang digunakan untuk biaya pengobatan. Artinya, jika uang pasien sedikit maka tingkat kesembuhannya pun kecil.

Lalu, apakah hanya John Q yang bisa melakukan perbuatan nekat berupa menyandera RS ? Jawabannya : Hampir setiap orang bisa melakukannya, paling-paling resikonya di penjara atau mati, tapi yang terpenting keluarganya selamat. Namun apakah tidak ada cara lain yang lebih baik? Apakah semua harus selalu diselesaikan seperti cara John Q? Apakah sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan selalu menjadi beban masyarakat? Jawabnya : setiap orang tentu menginginkan semuanya berjalan dengan baik. Seperti halnya John Q terus berusaha mencari uang untuk biaya pengobatan, walaupun harus menjual seluruh isi rumahnya sampai pada batas ketidakmampuannya.

Menjawab sebuah pertanyaan sangat mudah. Namun realita menunjukkan, kompleksnya permasalahan dalam suatu sistem pelayanan kesehatan terutama menyangkut biaya kesehatan. Kasus John Q ini tidak berarti menunjukkan bahwa status kesehatan seseorang sepenuhnya dipengaruhi system pelayanan dan tingginya biaya kesehatan. Hanya sebagian dari status kesehatan itu dipengaruhi sistem pelayanan kesehatan, selebihnya ditentukan oleh faktor lingkungan, keturunan dan sosial budaya.

Di Amerika Serikat, Aaron Wildawsky (1977) bahkan menyimpulkan, pelayanan kesehatan hanya mempengaruhi 10 persen dari faktor yang digunakan untuk mengukur status kesehatan. Selebihnya sebesar 90 persen berada di luar control dokter, misalnya faktor gaya hidup (merokok, minuman keras) dan faktor sosial (kebiasaan makan, minum).

Ada dua pemahaman terhadap kesimpulan ini. Pertama, peranan sistem pelayanan kesehatan yang meliputi RS, dokter, obat dan fasilitasnya dengan biaya sangat tinggi ini ternyata tidak memberikan peranan yang berarti bagi kondisi status kesehatan seseorang. Lalu, mengapa seseorang menanggung biaya sangat tinggi hanya untuk 10 persen dukungan terhadap kesehatannya? Kedua, selama ini sistem pelayanan kesehatan masih berorientasi pada aspek kuratif (pengobatan) saja. Padahal aspek preventif dan rehabilitatif juga merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam masalah kesehatan.

Idealnya dalam sistem pelayanan kesehatan, pasien tidak lagi dipersulit oleh prosedur administrasi formal untuk mendapatkan status kesehatan yang lebih baik. Pembiayaan kesehatan pada sistem pelayanan kesehatan seharusnya juga tidak dibebankan sepenuhnya kepada penderita secara langsung. Memang tidak dapat dipungkiri, biaya untuk operasional kesehatan dan pengobatan sudah sangat tinggi. Bahkan dalam suatu penelitian di Jakarta menyebutkan bahwa pada 1982 saja, uang yang beredar untuk membiayai RS, apotek, medical center, puskesmas, RS Bersalin, dokter swasta, took obat, tukang gigi dan obat tradisional, mencapai angka Rp 200 miliar.

Biaya ini akan terus mengalami peningkatan, sementara pendapatan penduduk tidak mampu mengimbanginya. Kondisi ini akan sangat memicu lahirnya ‘John Q-John Q’ yang baru, lantaran sistem pelayanan kesehatan yang terbentuk tidak memihak masyarakat tidak mampu dan bom waktu penyerbuan ribuan John Q terhadap institusi kesehatan sudah dimulai.

Ada tiga pendekatan yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang semakin tinggi. Pertama, pendekatan ekonomi yaitu agar semua pihak mempunyai kesadaran terhadap adanya biaya (cost counsciousness). Artinya, pelayanan kesehatan yang diberikan atau diterima memerlukan biaya yang mungkin mahal. Pendekatan ini melibatkan pasien, dengan jalan mereka juga ikut memikul biaya pelayanan kesehatan, meskipun perusahaan asuransi kesehatan menanggung sebagian besar besar biaya.

Pendekatan ini akan memberikan batas tertentu atas biaya atau sebaliknya, akan memberikan criteria batas biaya maksimum yang ditanggung perusahaan asuransi kesehatan. Namun metode pendekatan ini sering dikhawatirkan mempengaruhi mutu pelayanan.

Kedua, pendekatan structural, yaitu pelayanan kesehatan diberikan pihak ketiga (indirect medical care pattern). Namun kelemahannya, pengawasan yang sulit sehingga terkadang kurang efisien, boros dan kecenderungan overutilization menjadi besar. Keuntungannya, biaya investasi kecil dan dari segi manajemen tidak terlalu sulit

Ketiga, pendekatan yang menyangkut hubungan antara pasien dan dokter, sehingga perilaku dokter dan pasien dapat menumbuhkan suatu orientasi pelayanan ke arah pencegahan. Pendekatan ini menerapkan prepaid payment dan capitation basis dalam pemberian imbalan jasa dokter dan RS yang diharapkan mampu menumbuhkan mekanisme control internal yang baik serta upaya efisiensi biaya dan orientasi pencegahan.

Namun ketiga pendekatan ini masih berkutat pada masyarakat menegah ke atas untuk mengelola secara bertahap biaya kesehatan yang akan, sedang dan sudah dilakukannya. Pendekatan tersebut tidak berlaku untuk masyarakat bawah dengan kondisi keuangan yang terbatas.

Di Indonesia, untuk menanggulangi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin telah diterapkan program kartu sehat dengan biaya negara berupa dana subsidi. Program ini sebenarnya bukan solusi untuk mengatasi masalah biaya kesehatan, karena di bagian lain masyarakat miskin ini tetap menderita akibat kenaikan biaya BBM yang dicabut subsidinya. Manajemen terhadap program kartu sehat ini juga sulit dipertanggungjawabkan ketepatan objek penderitanya, karena faktor sosial budaya yang sudah melekat di sebagian masyarakat.

Kompleksitas terhadap permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatan ini, sebenarnya tidak terlepas dari komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kalau saja negara mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya serta menerapkan dengan konsisten program pengentasan kemiskinan, tentu akan berdampak lebih baik bagi sistem lain di masyarakat terutama system pelayanan kesehatan.

Kalau saja negara mau mengelola subsidi silang biaya kesehatan kalangan atas untuk masyarakat miskin, tentu tidak akan terjadi kisah John Q yang mendatangi institusi kesehatan pelayanan kesehatan untuk mendapatkan hak hidup sehat bagi anaknya. Kalau saja sistem pelayanan kesehatan selalu berorientasi pada kesembuhan pasien, tentu tidak akan terjadi pasien yang terlambat diselamatkan hanya karena masalah prosedur formal yang administrative  semata.

Perbaikan terhadap sistem pelayanan kesehatan tidak dilakukan tanpa kesadaran bahwa sistem yang ada selama ini sungguh tidak adil dan masih banyak kekurangan dalam berbagai aspek, termasuk masalah biaya kesehatan. Setiap kita bisa menjadi John Q dan setiap kita juga pasti akan merasakan akibatnya.

 

-end-